Tim Ahli Wapres Minta Anwar Abbas Tunjukkan Data Ketimpangan Tanah
- VIVA/Anwar Sadat
VIVA - Tim Ahli Wakil Presiden M Noor Marzuki menanggapi kritik Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas mengenai ketimpangan kepemilikan tanah oleh masyarakat dan swasta. Dia meminta Anwar meluruskan pernyataan dan menunjukkan datanya.
Isu Liar
"Siapa yang pernah di Republik ini melakukan penelitan tentang ketimpangan data itu, metode penelitiannya apa, vaiabelnya apa. Ini kan isu liar yang muncul sejak zaman Pak Harto," kata Marzuki saat dihubungi wartawan, Sabtu, 11 Desember 2021.
Sekjen MUI, Anwar Abbas, (dua dari kanan). (Foto dokumentasi)
- VIVAnews/ Syaefullah.
Presiden Jokowi Sangat Tepat
Marzuki menilai Presiden Jokowi sudah sangat tepat menjawab kritikan Waketum MUI tersebut. Dia mengatakan akselerasi reformasi agraria di zaman Jokowi meningkat sangat luar biasa.
"Saat saya Sekjen ATR saja, sudah 5 hingga 10 juta sertifikat tanah yang kita terbitkan,” kata Marzuki yang sudah berkecimpung selama 35 tahun di bidang pertanahan.
Baca juga: Jawab Kritikan Anwar Abbas, Jokowi: Dipikir Saya Nggak Kepikiran
Dia menambahkan pemerintah saat ini terus berjibaku dalam mendata kepemilikan tanah negara untuk dikelola oleh masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah bahkan membuat program hak pengelolaan hutan (HPH) menjadi hutan sosial.
"Baru di zaman Pak Jokowi. Kalau dulu masyarakat di dalam kawasan hutan ditangkapi semua karena mereka merambah hutan, tapi di zaman Pak Jokowi ditata, seolah-olah ada keseimbangan antara HPH dengan masyarakat di kawasan hutan," ujarnya.
Presiden Jokowi.
- VIVA/ Anwar Sadat.
Hutan Sosial
Menurutnya, itulah yang dikatakan Presiden Jokowi sebagai hutan sosial. Banyak masyarakat yang dilegalkan menggarap hutan, bahkan diberi sertifikat.
"Mungkin jumlahnya selama Republik berdiri, dengan jumlah hutan sosial di masa Menteri Siti Nurbaya atas perintah Presiden lebih banyak. Maka pernyataan Pak Anwar itu harus diluruskan," tegas dia.
Lebih lanjut, ia menilai Anwar Abbas tidak punya kapasitas berbicara mengenai soal ketimpangan tanah. Begitu juga dengan forum Kongres Ekonomi Umat Islam Ke-II.
"MUI itu urusan bagaimana membangun insan ekonomi syariah, bagaimana pelabelan halal makanan, bagaimana pusat halal Indonesia, itu yang harusnya dipikirkan," kata Marzuki.
Anwar Abbas Sampaikan Kritik
Sebelumnya, Waketum MUI Anwar Abbas menyampaikan kritik kepada Presiden Jokowi tentang ketimpangan ekonomi masyarakat dengan swasta. Anwar juga menyinggung tentang ketimpangan pengelolaan tanah antara masyarakat dengan swasta.
Presiden Jokowi pun langsung menjawab kritikan Anwar Abbas. Bahkan Presiden Jokowi membuka data pertanahan dan mengajak kerja sama dengan MUI.
