Jokowi Kembali Tawarkan Penguasaan Lahan untuk Rakyat Kecil
- VIVA/ Anwar Sadat.
VIVA – Presiden Joko Widodo kembali berbicara penguasaan lahan yang akan diberikan kepada rakyat sebanyak-banyaknya. Menurut Presiden, banyak konsensi tanah berupa hak guna usaha (HGU) dan hak guna bangunan (HGB) yang terlantar.
Oleh karenanya, pemerintah berencana mencabut sertifikat yang tidak dimanfaatkan secara produktif.
“Dan saat ini kita sudah memiliki bank tanah. Akan kita lihat HGU, HGB yang ditelantarkan semuanya. Mungkin Insya Allah bulan ini sudah saya mulai atau mungkin bulan depan, akan saya mulai untuk saya cabut satu per satu yang ditelantarkan. Karena banyak sekali,” kata Jokowi saat menyampaikan sambutan pada Pembukaan Kongres Ekonomi Umat Islam Ke-II, Jumat 10 Desember 2021.
Presiden bilang, banyak HGB- HGU yang terlantar puluhan tahun. Jokowi pun menawarkan lahan kepada rakyat yang berencana membangun usaha kecil-menengah, tapi terkendala soal lahan. Syaratnya, mengajukan proposal kepada pemerintah dengan itung-itungan keperluan yang konkret disertai studi kelayakan yang jelas.
“Saya pernah menawarkan ini waktu pertemuan di Persis di Bandung karena ada juga yang menanyakan masalah itu ke saya, jawab sama. Kalau bapak ibu sekalian ada yang memerlukan lahan dengan jumlah yang sangat besar silakan sampaikan kepada saya, akan saya carikan, akan saya siapkan. Berapa? 10.000 hektare? Bukan meter persegi, hektare. 50.000 hektare?”
"Kalau bapak ibu sekalian ada yang memiliki (rencana usaha) silakan datang ke saya diantar oleh Buya Anwar Abbas (Wakil Ketua Umum MUI),” sambung Jokowi.
Presiden Jokowi tunjukan sertifikat tanah yang dibagikan di Malang.
Menurut Presiden, dirinya sangat berpikir soal ketimpangan ekonomi masyarakat. Hal itu pun pemerintah terus mengeluarkan berbagai kebijakan yang mendorong masyarakat berwirausaha dan mendapatkan akses modal dengan mudah.
Salah satunya yang akan digencarkan adalah program Mekar milik BUMN, selain bank tanah. Nanti program keduanya itu bisa digabungkan.
“Grameen Bank itu totalnya hanya 6,5 juta, dia (pemilik) mendapatkan Nobel. Ini kita sudah 9,8 juta tapi tidak dapat Nobel. Akan saya tunjukkan bagaimana MEKAR, PNM MEKAR ini bekerja yang kecil-kecil dikelompokkan. Sistem ini sudah berkembang. Insya Allah sampai 2024 akan mencapai target kita 20 juta,” kata Jokowi.
Raker dengan DPR, Menhut Tegaskan Tak Segan Cabut Izin PPKH Perusahaan Nakal
Menhut menyatakan tidak segan mencabut IPPKH perusaahaan atau korporasi yang tidak menjalankan tanggung jawab penghijauan kembali lahan.
