Kapolri Gelar Lomba Orasi Gara-gara Indeks Demokrasi RI Melorot
- dok Polri
VIVA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggelar lomba orasi di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat. Lomba tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari HAM Sedunia yang jatuh pada Jumat hari ini, 10 Desember 2021.
Menurut Sigit, lomba tersebut sebagai bentuk penghargaan Polri terhadap kebebasan berpendapat. Lomba tersebut digelar sebagai bentuk pembuktian, bahwa Polri sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).
"Polri sangat menghargai kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat yang memang merupakan bagian dari yang harus kita amankan. Itu memang bagian dari Hak Asasi Manusia yang diberikan perlindungan secara universal dan juga diatur dalam UUD dan UU," kata Sigit, di Tugu Proklamasi.
Sementara itu, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyebutkan jika lomba orasi yang digelar hari ini merupakan grand final dari rangkaian kegiatan Lomba Orasi Unjuk Rasa tahun 2021, yang sebelumnya telah bergulir.
"Latar belakang dari kegiatan ini, Bapak Kapolri memanggil kami, kemudian persepsi masyarakat tentang demkorasi di Indonesia di tahun 2021 ini. Berangkat dari ideologi tersebut, Bapak Kapolri memerintahkan adakan berbagai macam kegiatan-kegiatan antara lain lomba mural, dalam rangka memberikan ruang kepada masyarakat untuk memberikan ekspresi," sebut Dedi.
"Hari ini juga dilaksanakan sama dalam rangka untuk memberikan ruang kepada masyarakat untuk bisa berekspresi, tentunya sesuai dengan UU 9 tahun 1998, kembalikan menyampaikan pendapat di muka umum," sambungnya.
Dalam hal ini kegiatan lomba orasi unjuk rasa ini, lanjut Dedi, Polri berkolaborasi dengan Komnas HAM dan Kompolnas, serta berbagai macam elemen masyarakat yang juga tergabung dalam rangka penyelenggaraan tersebut.
"Lomba orasi unjuk rasa pada tahun ini juga untuk meningkatkan kualitas penerapan demokrasi secara benar, meningkatkan kualitas rasa dan kepedulian terhadap cinta tanah air. Tujuan lomba ini juga (untuk) terwujudnya demokrasi Pancasila dan tegaknya HAM," lanjut dia.
Lomba orasi ini telah digelar sejak tanggal 25 sampai 30 November lalu. Kegiatan tersebut juga diikuti dengan antusiasme yang tinggi dari seluruh daerah yang berlangsung sejak tanggal 1 hingga 5 Desember 2021 ini.
"Pelaksanaan kegiatan lomba ini dan lomba sendiri dilaksanakan di tingkat daerah, yakni di masing-masing Polda, dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021. Serentak dilaksanakan di 34 provinsi, tentunya diikuti jumlah tim ada 243 tim dan 2.041 yang terlibat langsung di dalam lomba tersebut," terang Dedi.
Sementara untuk peserta sendiri, tambah Dedi, lomba tersebut diikuti oleh mahasiswa, lembaga masyarakat, organisasi kepemudaan, dan juga dari berbagai elemen masyarakat.
Dengan pelaksanaan lomba tersebut, Polri berharap, agar penyampaian pendapat di muka umum ke depannya dapat dilaksanakan secara benar dan dapat menjadi simbol kemajuan bangsa Indonesia.
"Lomba ini dapat menjadi simbol kemajuan bangsa Indonesia ke depan dalam menyampaikan kritik, pendapat, dan saran di ruang publik," ungkapnya
Demokrasi RI Cacat
Seperti diketahui, The Economist Intelligence Unit (EIU) merilis Laporan Indeks Demokrasi 2020. Dalam laporan tersebut, Indonesia menduduki peringkat ke-64 dunia dengan skor 6.3.
Meski dalam segi peringkat Indonesia masih tetap sama dengan tahun sebelumnya, namun skor tersebut menurun dari yang sebelumnya 6.48. Ini merupakan angka terendah yang diperoleh Indonesia dalam kurun waktu 14 tahun terakhir. Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan demokrasi cacat.
Presiden Jokowi.
- VIVA/ Anwar Sadat.
Sementara Norwegia meraih skor tertinggi yakni 9,81 dan menjadikannya negara dengan indeks demokrasi tertinggi di dunia. Di posisi kedua ada Islandia dengan skor 9.37, disusul Swedia dengan skor 9.26, Selandia Baru dengan skor 9.25, dan Kanada dengan skor 9.24.
Adapun negara dengan indeks demokrasi paling rendah adalah Korea Utara, dengan skor 1.08. EIU menyebut secara global indeks demokrasi dunia menurun dibandingkan tahun lalu.
Rata-rata skor indeks demokrasi dunia tahun ini tercatat 5.37, menurun dari yang sebelumnya 5.44. Angka ini pun tercatat sebagai rata-rata skor terendah sejak EIU merilis laporan tahunannya pada 2006 silam.
Berdasarkan skor yang diraih, EIU mengklasifikasikan negara-negara ke dalam empat kategori rezim: demokrasi penuh, demokrasi cacat, rezim hibrida, dan rezim otoriter. Laporan juga menyebutkan bahwa pandemi COVID-19 memberikan dampak kepada demokrasi dan kebebasan di dunia.
"Pandemi menegaskan bahwa banyak penguasa menjadi terbiasa mengecualikan publik dari diskusi tentang masalah-masalah mendesak saat ini, dan menunjukkan elit pemerintah, bukan partisipasi populer, telah menjadi norma," ujar Joen Hoey penulis laporan EIU.
