Novel Baswedan: Kapolri Ada Niat Berantas Korupsi
- ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
VIVA – Mantan pegawai KPK Novel Baswedan akhirnya menerima tawaran Kepala Polri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjadi aparatur sipil negara (ASN) di Polri. Hari ini, Novel bersama kawan-kawan mengikuti sosialisasi perekrutan menjadi ASN di Mabes Polri pada Senin, 6 Desember 2021.
“Saya dan kawan-kawan telah menerima penjelasan dan menandatangani surat kesediaan. Pada prinsipnya, sebagian besar ada di antara kami kemudian memilih menerima. Saya posisi menerima,” kata Novel di Mabes Polri.
Ia menjelaskan kenapa akhirnya menerima tawaran Kepala Polri bersama 54 orang dari 57 mantan Pegawai KPK untuk menjadi ASN di Polri. Tentunya, belakangan ini masalah dan fenomena kasus korupsi banyak terjadi. Bahkan, bisa dikatakan begitu masif dan nilainya banyak besar.
Di sisi lain, kata dia, KPK dihadapkan dengan situasi yang kurang menyenangkan, yakni upaya memberantas korupsi makin menurun dan pimpinan KPK di bawah Firli Bahuri juga tidak begitu semangat, menurut pandangannya.
“Saya dan kawan-kawan memandang bahwa kinerjanya makin tidak menunjukkan sesuatu yang sungguh-sungguh atau yang serius dalam memberantas korupsi,” katanya.
Novel bersama kawan-kawannya menilai Kepala Polri seperti ada kesungguhan untuk memberantas korupsi terutama bidang pencegahan. Maka dia meminta mantan pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk menjadi ASN di Polri.
“Kami diminta kesediaannya ikut melakukan tugas-tugas dalam rangka berbakti demi kepentingan bangsa dan negara, tentu pilihan itu menjadi sulit buat kami menolak. Kami sebagian memilih menerima karena upaya memberantas korupsi kami pandang hal yang serius, dan kami ingin berkontribusi lebih banyak dalam rangka untuk memberantas korupsi,” ujarnya.
Namun demikian, Novel menyebut proses rekrutmen ASN di Polri ini belum selesai. Untuk itu, ia berharap seluruh proses rekrutmen tersebut berjalan lancar.
Menolak
Tata Khoiriyah, salah satu mantan pegawai KPK, menolak tawaran untuk menjadi ASN di Korps Bhayangkara, sebagaimana dia sampaikan melalui akun Twitter-nya, @tatakhoiriyah.
"Setelah saya diskusikan dengan keluarga dan orang terdekat, tidak lupa minta petunjuk Allah, saya memutuskan untuk tidak mengambil tawaran tersebut. Saya dan 9 orang lainnya memilih jalan lain," tulis Tata dikutip awak media, Senin, 6 Desember 2021.
Ilustrasi pegawai saat menggelar aksi tolak revisi UU KPK
- VIVA/M Ali Wafa
Tata menyadari, mendapat tawaran jadi ASN Polri merupakan kesempatan yang langka setelah ada rangkaian peristiwa tidak mengenakkan sebelumnya. Menurutnya, hal itu akan tercatat sebagai sebuah sejarah, bukan hanya bagi 57 orang, tapi juga dalam gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia.
"Sayang sekali saya berhalangan hadir langsung dalam sosialisasi hari ini di Mabes Polri karena sesuatu hal. Tapi saya tetap di-update materi sosialisasi yang disampaikan. Bahkan saya sempat titip pertanyaan," ujarnya.
Seusai sosialisasi, usai Tata, Mabes Polri juga langsung menghubunginya untuk memastikan tidak ada satu pun dari 57 yang tertinggal. Tata sangat mengapresiasi hal itu.
"Tawaran dari Kapolri terhadap 57 tentu berarti buat kami semua. Karena mematahkan secara langsung label merah akibat TWK KPK yang melanggar HAM dan maladministrasi. Semacam angin segar buat kami," kata Tata.
Tata lantas mengutip pepatah lama: 'Banyak jalan menuju Roma'. Ia menegaskan tujuan Indonesia Memanggil 57 Institute (IM57+ Institute), masih sama. Hanya pada fase sekarang mereka memilih jalan yang berbeda.
IM57+ Institute adalah wadah yang dibentuk 57 pegawai KPK yang dipecat oleh Firli Bahuri karena tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN.
"Tidak ada yang tahu seberapa terjal jalan kami masing-masing. Seberapa dahsyat badai yang mengadang. Tapi tujuan masih sama. Keyakinan masih sama," tulisnya.
