Pemekaran Wilayah di Papua, Apakah Jadi Solusi Permasalahan yang Ada

Menurut dia, niat pemerintah untuk melakukan pemekaran wilayah demi percepatan pembangunan ideal untuk dilakukan jika kondisi di Papua normal. "Ini konflik nih. Ada juga wilayah yang masyarakatnya yang belum dibangun secara maksimal. Bagaimana mereka mau menikmati itu?"

Namun, jika pemerintah tetap berkukuh melakukan pemekaran wilayah meski ada penolakan, Adriana menyarankan pemerintah segera melakukan sosialisasi.

"Perlu dijelaskan kepada elemen-elemen di Papua, masyarakat di Papua, kenapa prosesnya seperti ini, kenapa hasilnya seperti ini, dan lebih banyak mendengar masukan-masukan ataupun protes masyarakat di Papua.

Kata dia, meskipun sebuah undang-undang dirancang dengan baik dan memiliki desain yang bagus, kalau prosesnya tidak melibatkan partisipasi publik secara luas, hal itu sudah pasti akan menimbulkan persoalan baru.

Dalam pembahasan UU Nomor 2 Tahun 2021, yang mengubah UU Nomor 21 Tahun 2001, MRP mengaku tidak dilibatkan.

Padahal, kata Timotius, perubahan itu seharusnya berdasarkan usul dari rakyat Papua, sesuai pasal 77. Namun, DPR mengatakan sudah melibatkan orang-orang asli Papua dan menampung aspirasinya.

Pada September lalu, MRP juga mengajukan permohonan uji materil terhadap UU Nomor 2 Tahun 2011 ke Mahkamah Konstitusi. Mereka memohon pengujian beberapa pasal yang dinilai melanggar hak konstitusional mereka sebagai orang asli Papua.