Anggota DPR Respons Isu Jual Beli Jabatan di Kemenhub
- ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
VIVA - Anggota Komisi V DPR, Novita Wijayanti, merespons kabar dugaan jual beli jabatan yang bocor dan meresahkan para pegawai Ditjen Perhubungan Darat. Dia menilai perlu ada penjelasan dari pejabat berwenang soal kabar tersebut.
"Perlu dilakukan rapat internal di Ditjen Perhubungan Daratnya. Pak Budi (Menteri Perhubungan) dan jajarannya harus meredam, daftar nama yang beredar itu benar atau tidak. Kalau tidak benar ya tinggal disampaikan bahwa itu hoax," kata Novita.
Korupsi (Foto ilustrasi).
- http://theafricanbusinessreview.com
Alasan Rasional
Novita menuturkan jika daftar nama yang beredar itu benar maka perlu disampaikan alasan-alasan rasionalnya. "Walaupun mungkin itu kewenangan, tapi orang bisa melihat reasonable-nya gimana," ujar Novita.
"Apakah orang itu memang kompeten, apakah sesuai dengan kinerja dan posisi yang ditempati itu pantas," katanya lagi.
Baca juga: Kemenhub Siap Lancarkan Transportasi KTT G20 di Bali
Koordinasi Kuat
Novita mengatakan perlu dilakukan koordinasi yang kuat di internal Ditjen Perhubungan Darat agar situasi kerja para pegawai tetap stabil dan kondusif. "Kalau suatu lembaga kondisinya tidak stabil juga kan nanti akan mempengaruhi kinerja," tutur Novita.
Sebelumnya, sumber internal di Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub mengungkapkan sejumlah nama yang diusulkan dalam mutasi pejabat administrator dan eselon III serta eselon IV di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub beredar di kalangan pegawai dan menimbulkan keresahan. Beberapa nama itu disebut terafiliasi dengan rekanan Ditjen Perhubungan Darat.
Terkait hal ini, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Baladhika Adhyaksa Nusantara Yunan Buwana meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengusut peristiwa yang mereka sebut dengan dugaan jual beli jabatan di Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub itu.
KPK OTT Gubernur Maluku Utara karena Terlibat Jual Beli Jabatan dan Proyek Pengadaan
KPK membeberkan bahwa Operasi senyap yang dilakukan terhadap orang nomor satu di Malut itu terkait jual beli jabatan dan proyek pengadaan barang dan jasa.
