Anggota DPR Respons Isu Jual Beli Jabatan di Kemenhub

Tim Operasi Pembarantasan Pungli saat melakukan penggeledahan di Kantor Kementerian Perhubungan.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

VIVA - Anggota Komisi V DPR, Novita Wijayanti, merespons kabar dugaan jual beli jabatan yang bocor dan meresahkan para pegawai Ditjen Perhubungan Darat. Dia menilai perlu ada penjelasan dari pejabat berwenang soal kabar tersebut.

KPK OTT Gubernur Maluku Utara karena Terlibat Jual Beli Jabatan dan Proyek Pengadaan

"Perlu dilakukan rapat internal di Ditjen Perhubungan Daratnya. Pak Budi (Menteri Perhubungan) dan jajarannya harus meredam, daftar nama yang beredar itu benar atau tidak. Kalau tidak benar ya tinggal disampaikan bahwa itu hoax," kata Novita.

Korupsi (Foto ilustrasi).

Photo :
  • http://theafricanbusinessreview.com
KPK Sebut Dugaan Korupsi di Kementerian Pertanian terkait Jual-Beli Jabatan

Alasan Rasional

Novita menuturkan jika daftar nama yang beredar itu benar maka perlu disampaikan alasan-alasan rasionalnya. "Walaupun mungkin itu kewenangan, tapi orang bisa melihat reasonable-nya gimana," ujar Novita.

Plt Bupati Bogor Minta Maaf soal Ucapan Berani Injak Al Quran: Saya Khilaf

"Apakah orang itu memang kompeten, apakah sesuai dengan kinerja dan posisi yang ditempati itu pantas," katanya lagi.

Baca juga: Kemenhub Siap Lancarkan Transportasi KTT G20 di Bali

Koordinasi Kuat

Novita mengatakan perlu dilakukan koordinasi yang kuat di internal Ditjen Perhubungan Darat agar situasi kerja para pegawai tetap stabil dan kondusif. "Kalau suatu lembaga kondisinya tidak stabil juga kan nanti akan mempengaruhi kinerja," tutur Novita.

Sebelumnya, sumber internal di Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub mengungkapkan sejumlah nama yang diusulkan dalam mutasi pejabat administrator dan eselon III serta eselon IV di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub beredar di kalangan pegawai dan menimbulkan keresahan. Beberapa nama itu disebut terafiliasi dengan rekanan Ditjen Perhubungan Darat.

Terkait hal ini, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Baladhika Adhyaksa Nusantara Yunan Buwana meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengusut peristiwa yang mereka sebut dengan dugaan jual beli jabatan di Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub itu.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya