PB HMI Minta Polisi dan Pemkab Bogor Tolak Acara Reuni 212
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA - Pj Ketua Umum PB HMI, Romadhon JASN, menyatakan langkah pemerintah DKI Jakarta untuk menolak pelaksanaan kegiatan reuni 212 sudah tepat. Menurutnya, masyarakat harus disadarkan supaya menghindari kerumunan.
"Hal ini selain menjadi tanggung jawab pemerintah juga menjadi bagian dari beban masyarakat sipil yang menyadari bahaya berkumpul dalam jumlah besar agar menghindari kasus COVID-19 tidak kembali melonjak," kata Romadhon di Jakarta, Selasa, 30 November 2021.
Reuni Akbar 212 Tahun 2019
- VIVA/Muhamad Solihin
Tak Hanya Jakarta
Romadhon berharap penolakan ini bukan hanya datang dari DKI Jakarta, tapi datang juga dari pemerintah Kabupaten Bogor dan kepolisian untuk tidak memberi izin keramaian.
Terlebih, dia meminta agar Mabes Polri dapat berkoordinasi secepatnya untuk tidak memberi izin keramaian. Sebab di manapun reuni dilakukan resikonya juga tetap sama.
"Jangan seolah-olah ada pemberlakuan khusus atau daerah itu aman untuk berkumpul. Ini sangat berbahaya karena energi kita akan habis terkuras hanya untuk berperang dengan pandemi di setiap daerah," kata dia lagi.
Baca juga: Polisi: Satgas COVID-19 Tidak Izinkan Reuni 212 di Jakarta
Pandemi Belum Berakhir
Dia menambahkan situasi pandemi yang belum juga berakhir saat ini haruslah menjadi pelajaran bagi semua pihak agar menghindari melakukan kegiatan yang berpotensi mengajak banyak orang berkumpul dalam satu tempat, sebab keramaian akibat menyelenggarakan reuni 212 punya peluang besar memperburuk situasi pandemi yang belum juga usai.
"PB HMI menyarankan agar semua pihak untuk menahan diri, agenda sepenting apapun yang perlu di perhatikan adalah soal nyawa manusia. Sekian ribu orang yang meninggal akibat corona mestinya menjadi pelajaran berharga bagi kita semua," kata Romadhon lagi.
Reuni Akbar 212 Tahun 2019
- VIVA/Muhamad Solihin
Hindari Kerumunan
Romadhon menyerukan agar menghindari kerumunan bukan hanya tugas satgas, publik juga harus berpartisipasi agar tidak terjadi kerumunan. Tingginya angka vaksinasi tidak berarti bisa menggelar kegiatan sesuka hati, sebab dunia masih dihantui COVID-19, mulai dari varian delta plus hingga varian baru yang sedang muncul di Afrika. Hal tersebut terjadi harus menjadi pelajaran bagiIndonesia pemerintah Indonesia dan semua komponen.
"PB HMI mendukung sepenuhnya sikap Kepolisian dan pemerintah agar tidak mengeluarkan ijin keramaian. Jangan sampai kita mengalami gelombang ke-3 yang jauh lebih buruk situasinya setelah reuni."
