Konflik Bersenjata Papua: Kisah Pilu Bocah Tewas Tanpa Tahu Alasannya

Bagaimanapun, pertanyaan utama yang muncul dalam hari-hari terakhir, apakah saat ini warga sipil sudah terbebas dari potensi tertembak atau menjadi korban berikutnya dari konflik bersenjata di Intan Jaya?

Dan bagaimana aparat membedakan siapa kombatan dan siapa warga sipil?

"Mereka yang membawa senjata adalah musuh, yang tidak membawa senjata berarti masyarakat," kata Kepala Polres Intan Jaya, Ajun Komisaris Besar Sandi Sultan.

Saat Melpianus tertembak, tak ada satupun anggota keluarganya yang menyimpan senjata. Agustina Ondou juga tak memiliki senjata. Begitu pula Pastor Yeskiel yang nyaris tertembak di halaman gereja.

Pihak ketiga `yang politis` dalam huru-hara Kiwirok

Seorang perawat ditemukan tidak bernyawa di sebuah jurang di Distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang, September lalu. Perempuan bernama Gabriela Meilan itu ditemukan usai geger pembakaran puskesmas, sekolah, pasar, dan fasilitas publik lain di kabupaten itu.

Dalam laporan resmi kepada Komnas HAM, orang nomor satu di kabupaten itu, Bupati Spey Yan Bidana, menuduh sejumlah lawan politiknya sebagai dalang di balik amuk tersebut.

Padahal milisi pro-kemerdekaan lebih dulu menyatakan bertanggung jawab atas dua peristiwa itu. Dan seperti pada huru-hara sebelumnya di Papua, aparat juga menuding TPNPB sebagai pihak yang bertanggung jawab.

Benarkah ada pihak ketiga yang melibatkan diri dalam pertikaian bersenjata di Pegunungan Bintang?

Berkas laporan bupati yang didapatkan BBC News Indonesia terdiri dari 25 halaman. Wakil Ketua Komnas HAM, Amiruddin Al Rahab, mengonfirmasi lembaganya menerima dokumen itu.

Laporan itu memuat keterangan orang-orang yang dianggap mengetahui secara langsung peristiwa kekerasan tersebut. Mereka adalah Kepala Distrik Kiwirok, seorang pegawai imigrasi, serta dua perawat, masing-masing bernama Patra dan Sem Taplo.

Keterangan Bupati Spey Bidana juga dimasukkan dalam berkas laporan tersebut. Dia menuduh huru-hara di Kiwirok dirancang dalam sebuah rapat di ibu kota kabupaten, Oksibil.

Jarak Kiwirok dan Oksibil terbentang sekitar 90 kilometer. Jalur udara adalah satu-satunya yang menghubungkan dua wilayah ini.

Rapat itu, menurut kesaksian Spey, diikuti sejumlah politikus dan mantan pejabat lokal. Dia menuding para peserta rapat sepakat untuk membakar seluruh fasilitas publik di Kiwirok, yang dibangun pada era kepemimpinan sebelumnya.

Tujuan kesepakatan itu, tulis Spey dalam keterangannya,"agar membuat bupati pusing". Dia juga membuat klaim bahwa huru-hara itu sengaja dimulai di Kiwirok — kampung asalnya.

Spey menuding, salah satu pemicu kesepakatan ini adalah kemarahan sejumlah pihak terhadap kebijakannya, terutama keputusannya mencopot 42 pejabat Februari lalu, tepat lima hari setelah dia dilantik menjadi bupati.

"Aksi di Kiwirok melibatkan mereka yang tidak mendapatkan jabatan kepala distrik, kepala puskesmas, dan jabatan kepala kampung," sebut Spey dalam laporan itu.

"Pemicunya adalah dendam politik saja," tulisnya.

Spey menyebut huru-hara di Kiwirok didahului pembakaran alat berat milik PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. pada 8 September. Perusahaan milik negara itu mengerjakan jalan trans Papua di Pegunungan Bintang.

"Yang fasilitasi makan, minum, dan bensin untuk pembakaran itu diduga kuat adalah Yohanes Sitokdana," tuduh Spey.

Yohanes adalah Ketua Komisi C DPRD Pegunungan Bintang dari Partai Demokrat. Dia menyangkal tuduhan itu.

Laki-laki berusia 35 tahun itu heran dituding menjadi dalang kejadian tersebut. Menurutnya, tuduhan itu politis karena dia adalah bagian dari oposisi pemerintahan Bupati Spey.

"Saat kejadian saya sedang mengikuti rapat DPRD untuk mengesahkan anggaran belanja tambahan pemerintah daerah," ujarnya.

Nama lain yang dituduh Spey terlibat merancang huru-hara di Kiwirok adalah Ketua DPRD Pegunungan Bintang, Denius Taplo Uopmabin.

Dalam laporan kepada Komnas HAM, Spey menyebut Denius sebagai salah satu peserta rapat di Oksibil.

Seperti Yohanes, Denius menyangkal tuduhan tersebut. "Itu fitnah. Tidak ada dasar dan buktinya," ucapnya.

Kami berulang kali mencoba menghubungi Spey untuk mendalami laporannya kepada Komnas HAM. Namun dia tidak menjawab permintaan wawancara.

Pembakaran fasilitas publik di Kiworok, terjadi pada 13 September. Tak lama setelahnya, Spey mengutarakan hal yang nyaris sama terkait kejadian itu di Okmin TV. Ini adalah stasiun televisi lokal yang didirikan Spey dengan dana dari APBD.

"Semua itu langsung by design dari dalam sini. Saya sudah tahu. Kita kejar kelompok yang memperjuangkan tanah Papua. Tapi itu nanti.

"Ini by design untuk gagalkan program pemerintahan kami oleh kelompok yang sudah kalah. Oknum-oknum itu saya sudah tahu," kata Spey dalam siaran televisi tersebut.

Keterangan Spey lainnya menyebut bahwa milisi TPNPB dimanfaatkan untuk terlibat dalam huru-hara ini.

Sebuah media nasional pertengahan November lalu mengutip pernyataan Jeffrey Bomanak yang mereka sebut sebagai Ketua Umum Organisasi Papua Merdeka. Dalam majalah itu, Jeffrey menyebut TPNPB tidak membakar fasilitas publik di Kiwirok.

Namun Juru Bicara TPNBP, Sebby Sambom, menyebut Jeffrey bukan bagian dari milisi pro-kemerdekaan. Jeffrey tidak tahu-menahu soal operasi TPNPB di lapangan, kata Sebby.