Buya Syafii Maarif Menolak Dikaitkan Publikasi Adu Domba LSM Asing

Ahmad Syafii Maarif
Sumber :
  • VIVA/Daru Waskita

VIVA – Situs Bayt ar-Rahmah, memuat sebuah tulisan yang dianggap berpotensi mengarah kepada adu domba. Situs Bayt ar-Rahmah itu dinilai memuat tulisan yang bernada fitnah dengan menyebut PBNU menginstruksikan semua lembaga, dan badan otonomnya untuk membatalkan atau menangguhkan semua kegiatan dengan Institut Leimena dan dua mitra asingnya, Institute for Global Engagement (IGE), dan American Jewish Committee (AJC)

Dalam laman tersebut juga dituliskan bahwa PBNU mencegah campur tangan asing dan domestik dalam urusannya dan mengutip pernyataan Sekjen NU yang mengatakan "LSM sering menenun 'narasi indah' ??untuk mengesankan para donor, padahal kenyataannya menghambat kemajuan atau bahkan membahayakan orang lain" 

Tulisan tersebut bahkan telah disebarluaskan oleh LibForAll Foundation, LSM Amerika Serikat (AS), didirikan dan dipimpin oleh C. Holland Taylor yang kabarnya bermukim di Indonesia.

Empat tokoh nasional, yakni Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Ahmad Syafii Maarif; Guru Besar Emeritus Universitas Muhammadiyah Surakarta, Abdul Munir Mulkhan; Guru Besar UIN Sunan Kalijaga M. Amin Abdullah; dan Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra menolak dikaitkan dengan publikasi itu.

"Kami mengungkapkan keterkejutan dan ketidakpercayaan kami ketika membaca artikel yang didistribusikan LibForAll dan ditayangkan di situs web Bayt ar-Rahmah tersebut," kata kuasa hukum empat tokoh tersebut, Maruarar Siahaan, Senin 29 November 2021

Menurut Maruarar ada 3 persoalan serius yang menjadi sorotan. Pertama, pernyataan bernada tuduhan dalam artikel yang disebarluaskan LibForAll tersebut tidak ada dalam Surat Edaran Nahdlatul Ulama (NU) tanggal 20 September 2021. Dalam surat tersebut intinya hanya bersifat koordinasi, agar kerja sama dengan LSM dan dua mitra asingnya itu  terlebih dahulu dikonsultasikan dan mendapat persetujuan langsung dari PBNU.

Hal ini diperjelas dalam surat balasan Pengurus Besar NU (PBNU) tertanggal 22 November 2021, nomor 4268/B.III.02/11/2021, kepada AJC perihal Surat Edaran NU tersebut, di mana PBNU sama sekali tidak menuduh masalah apa pun di pihak AJC, IGE, dan Institut Leimena. 

"Bahkan, PBNU menegaskan senantiasa mendorong kerja sama dengan pihak manapun, sepanjang berkomitmen untuk penegakan Hak Asasi Manusia, demokratisasi, perdamaian, dan kemanusiaan, yang mana sejalan dengan apa yang dilakukan Institut Leimena," kata Maruarar

Haji Faisal Buka Suara Soal Keluhan Marissya Icha dan Batasan Bertemu Gala

Alasan yang kedua, sumbernya tulisan itu tidak jelas. Artikel Bayt ar-Rahmah/LibForAll tersebut juga tidak memberikan bukti apapun untuk mendukung pernyataannya yang bernada tuduhan.

“Berdasarkan pengalaman langsung kami berinteraksi dengan Institut Leimena, kami tidak menemukan fakta apapun yang dapat mendukung pernyataan tersebut. Kami sangat menghormati organisasi ini, misi dan aktivitasnya, yang sangat bertolak belakang dengan pernyataan tersebut. Bagi kami pernyataan tersebut membingungkan, tidak pantas dan berlebihan, karena mengandung tuduhan tanpa dasar," ujarnya

Niall Horan Meleleh Bacakan Tulisan dari Penggemar, Ada yang Sampai Absen Rapat sama Bos!

Ketiga, sekalipun nama-nama empat tokoh ini tercantum dalam Board of Advisors LibForAll Foundation, rencana penyebarannya tidak pernah dikomunikasikan terlebih dulu oleh CEO LibForAll, C. Holland Taylor. Bahkan, mereka tidak pernah diajak berkonsultasi untuk memperoleh nasihat terkait kebijakan atau kegiatan LibForAll selama bertahun-tahun.

"Kami tidak ikut bertanggung jawab seandainya terdapat akibat-akibat hukum yang timbul, jika pernyataan tersebut mengandung pelanggaran menurut hukum di Indonesia dan di manapun," ujarnya

Sempat Ungkap Kliniknya Kemalingan Ternyata Hoax, dr. Richard Lee Dilaporkan ke Polisi
Gedung Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di Den Haag, Belanda

Mahkamah Internasional Arahkan LSM dan Institusi Lain Gunakan Istilah 'Negara Palestina'

Mahkamah Internasional (ICC) secara resmi meminta LSM dan institusi lain, termasuk yang didukung oleh Jerman dan Israel, untuk menggunakan istilah "Negara Palestina".

img_title
VIVA.co.id
10 Oktober 2024