Pengakuan 2 Pemburu Harta Karun Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit

Apa yang bisa dilakukan pemerintah?

Direktur Perlindungan Kebudayaan Kemendikbud-ristek, Fitra Arda, mengatakan pemerintah serius memecahkan masalah ini meski sulit, akunya. Sebab para pemburu mencari barang-barang yang diduga cagar budaya untuk `mencari makan`.

"Ini yang harus diselesaikan, mereka harus dicarikan jalan keluar," kata Fitra Arda kepada BBC News Indonesia.

Dalam setiap pertemuan dengan pemerintah daerah, dia selalu menyarankan agar pemda membantu mencari mata pencaharian baru bagi para pemburu agar meninggalkan aksinya.

Baginya, itu adalah satu-satunya cara untuk menghentikan perburuan.

Sebab ia mengeklaim, sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi situs yang diduga cagar budaya dan perangkat desa, sudah sering dilakukan.

Pemburu harta karun seperti Abdul Aziz Baraja maupun Asmadi, mengaku tahu aturan dalam UU Cagar Budaya yang mengharuskan mereka melaporkan barang temuan ke pihak berwenang di pemda.

Beberapa kali, kata Abah, dirinya melaporkan benda-benda tersebut ke dinas, termasuk lokasinya.

Tapi dia kadang jengkel, karena dinas tak kunjung mendatangi tempat itu sehingga sering kali situs tersebut rusak.

"Kalau hilang atau rusak, saya marah juga, jengkel. Kok enggak diperhatikan. Sampai ada banjir, saya gimana ya... sakit hati, kenapa barang bernilai itu tidak diperhatikan."

Sementara Asmadi berkata, pemburu di Sungai Musi sangat jarang ada melapor ke dinas untuk mendata temuan mereka karena keterbatasan waktu dan jauhnya tempat tinggal mereka ke kota.

Kalau mau, katanya, pihak dinas yang mendatangi tempat mereka.

"Kalau mau mendata silahkan datang ke sini. Kalau penyelam yang datang, susah."