Mahfud Blak-blakan soal Kapal China di Natuna: Mengerikan bagi Mereka

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD berbicara kepada pers saat kunjungan kerja ke Natuna, Kepulauan Riau, Selasa, 23 November 2021.
Sumber :
  • ANTARA

VIVA – Pemerintah memperkuat pertahanan untuk mengantisipasi gangguan di Laut Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, yang berdekatan dengan Laut China Selatan.

Tisu Mice Berubah Jadi Nano, Intip Strategi Azkia Diva Hadapi Gempuran Banjirnya Produk China

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengatakan hal itu di atas Kapal KRI Semarang saat perjalanan menuju Pulau Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Selasa, 23 November 2021.

Penguatan itu, katanya, dengan memperkuat pertahanan di laut, darat, udara, dan mengatur pemangku kepentingan kelautan dalam menangani gangguan yang muncul dari luar.

Trump atau Harris, Siapa yang Akan Lebih Menguntungkan bagi Tiongkok?

"Awal tahun 2020, ketika kapal- kapal China dengan sangat provokatif, kita datang ke sini (Laut Natuna), Presiden ke sini, saya ke sini, lalu kita katakan ini wilayah kita. Jadi mengerikan bagi mereka bahwa kita ada. Maka mereka semua mundur.. mundur," kata Mahfud dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Pemerintah, katanya, telah mengidentifikasi gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Di belahan barat, yaitu di Laut Natuna, banyak kapal dan perahu asing masuk melalui jalur itu, berbendera maupun tidak berbendera.

Bursa Asia Bervariasi Jelang Agenda Politik di China dan AS

Selain penguatan dari dalam, pemerintah juga mengatur pemangku kepentingan di bidang kelautan agar mereka memahami prosedur-prosedur jika, misalnya, menangani pencuri ikan, melihat kapal mata-mata, penyelundup, dan lain-lain.

Pemerintah juga menggencarkan pembangunan yang bersifat multidimensi dengan meningkatkan kapasitas sosial ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan.

Hal itu menjadi bukti bahwa negara berkomitmen untuk mengelola kawasan perbatasan, terutama wilayah pulau-pulau kecil luar (PPKT) di Indonesia, katanya.

"Bukan hanya pembangunan kekuatan aparat penegak hukum pertahanan dan keamanan di laut, tapi lebih dari itu. Presiden mengatakan, misalnya, berapa pun kita sediakan senjata, tentara, polisi di sana, namun kalau di bidang sosial ekonomi tidak dibangun, ya, tidak akan efektif menjaga negara," ujarnya.

Sesuai pesan Presiden, Mahfud menjelaskan, penjagaan di perbatasan akan terus dilakukan dengan pengawasan, patroli, dan pembangunan di bidang ekonomi. Dia meyakini, keutuhan dan kedaulatan negara akan terjaga kalau perekonomian masyarakat terpenuhi. (ant)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya