Mensos Sebut Rumah ASN yang Terima Bansos Ada di Menteng

Menteri Sosial Tri Rismaharini
Sumber :
  • Biro Humas Kemensos

VIVA - Menteri Sosial, Tri Rismaharani, menyebutkan bahwa rumah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menerima bantuan sosial berada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Hal itu diketahui berdasarkan pantaun citra satelit Lapan.

Baru 2 Hari Operasi Lilin, 182 Kecelakaan Terjadi 34 Jiwa Melayang

"Di Menteng. Sorry saya enggak hafal daerah Jakarta," kata Risma di Jakarta, dikutip pada Jumat, 19 November 2021.

Ilustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Photo :
  • ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah
Jadwal Pencairan Bansos PKH dan BPNT Tahap 4 Desember 2024

Ribuan ASN

Dari catatan Kemensos, ada ribuan ASN di berbagai daerah di Indonesia menerima bansos dari pemerintah. "Indikasinya PNS itu ada 31.624 ASN yang aktif itu setelah kita cek di data BKN," katanya.

Usai Ditangkap di Thailand, Buron Bandar Narkotika Asal Ukraina Tiba di Bandara Soetta

Dari jumlah itu, ada yang masih aktif sebagai PNS ada yang juga sudah pensiun. "Mungkin sisanya sudah pensiun itu. (Tapi) 28.965 ASN aktif," katanya.

Ada yang Dosen

Risma menyebutkan para PNS yang terima bantuan ada yang berprofesi sebagai dosen, kemudian tenaga medis.

Di luar jumlah 31 ribu itu, ada juga PNS dari TNI dan Polri yang masih terima bansos. Tapi, ia tak mengetahui jumlahnya secara persis.

Pengemasan bantuan sosial (bansos) dampak krisis pandemi COVID-19. (Foto ilustrasi)

Photo :
  • ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Kendati begitu, Risma sudah menyurati Panglima TNI dan Kapolri untuk memverifikasi jajaran anggotanya. "Yang TNI Polri sedang kami proses, saya masih kirim surat ke Panglima," katanya.

Tak Boleh Lagi

Maka, ke depan para ASN ini tidak boleh lagi menerima bansos lagi. Sebab, mereka sudah mempunyai gaji dari pemerintah setiap bulannya.

"Mereka gak dapat lagi, mereka gak boleh mendapatkan pendapatan tetap. Ini kan pendapatan tetap, gaji tetap, dari pemerintah," katanya.

Ia menambahkan bahwa dari data 31 ribu PNS yang menerima bansos itu diserahkan 514 kota dan kabupaten di 34 provinsi untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya