Diusir Massa Kamisan, Moeldoko: Sesuatu yang Biasa
- KSP
VIVA – Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko menjelaskan perisiwa pengusiran dirinya oleh massa aksi Kamisan di Semarang, Jawa Tengah. Moeldoko mengaku paham apa yang ingin disampaikan masyarakat terkait kasus HAM masa lalu. Namun, mereka tidak mau mendengarkan apa yang hendak disampaikan pemerintah dalam hal ini diwakili Moeldoko.
“Saya datang ke sana melihat berbagai spanduknya. Saya mencoba berbicara dengan mereka, tapi dari mereka tidak menginginkan atas apa yang disampaikan. Bagi saya itu sesuatu yang biasa. Saya menghormati dan menghargai apa yang sudah dia sampaikan. Untuk itu, saya beserta rombongan meninggalkan tempat,” kata Moeldoko melalui keterangannya pada Jumat, 19 November 2021.
Menurut dia, dalam festival HAM itu sesungguhnya pemerintah daerah (Pemda) ingin mengangkat berbagai inovasi dan inisiatif untuk menjaga dan memajukan tentang persoalan-persoalan HAM yang berkaitan dengan ekosob dan hak-hak sipil, yakni ekonomi, sosial budaya, dan hak-hak sipil.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko temui pengunjuk rasa Aksi Kamisan di Semarang
- ANTARA/HO-KSP
“Kita tidak hanya memikirkan persoalan masa lalu, tapi bagaimana kita menata persoalan-persoalan HAM masa depan yang semakin baik, beriringan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah, baik dari sisi kebijakan maupun implementasinya. Itu sebetulnya yang sedang dipikirkan dalam festival HAM itu,” ujar mantan Panglima TNI ini.
Maka dari itu, Moeldoko ingin menegaskan bahwa pemerintah sama sekali tidak menghindar dari persoalan HAM, tidak menutup mata dan telinga. Tapi, tetap memberi kepedulian untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu.
“Pemerintah sama sekali tidak menghindar dari persoalan HAM, tidak menutup mata dan telinga. Pertanyaannya kenapa saya datang, kan begitu. Itulah sebuah wujud. Kalau kami tidak peduli, kami tidak datang untuk melihat dan mendengarkan,” jelas dia.
Ketua DPD RI Nilai Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 Harus Mendukung Program Pemerintah Pusat
Ketua DPD Sultan B Najamuddin berharap pilkada serentak 2024 dapat menghasilkan kepala daerah yang mendukung dan mampu terjemahkan kebijakan dan program pemerintah pusat.
