Ada PPKM Level 3, PBNU Akan Musyawarahkan Waktu Muktamar
- VIVAnews / Syaefullah
VIVA - Rencana pemerintah menerapkan PPKM level 3 di seluruh wilayah jelang libur akhir tahun membuat pengurus Nahdlatul Ulama akan mengadakan rapat. Sedianya organisasi keagamaan terbesar di Indonesia itu akan menggelar Muktamar di tanggal 23-25 Desember mendatang.
Muktamar NU ke-33
- ANTARA/Zabur Karuru
Belum Ada Pembicaraan
Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj, menyatakan bahwa sampai saat ini belum ada pembicaraan apapun terkait rencana perubahan waktu penyelenggaraan Muktamar.
"Belum. Belum ada. Terkait itu (menanggapi kebijakan pemerintah) kami akan rapatkan dulu. Kita musyawarahkan terbatas bersama Rais 'Aam, Katib 'Aam dan Sekjen," kata Said usai ziarah ke Sunan Ampel dan Hasan Gipo di Surabaya, Kamis malam, 18 November 2021.
Memang sempat ada wacana, apakah waktu Muktamar diundur atau dimajukan. Menurut Said, sebagaimana diktum putusan Konbes NU, rapat nanti yang akan memutuskan perubahan waktu Muktamar manakala kondisi belum memungkinkan terkait perkembangan COVID-19.
"(Soal masa khidmat) tidak ada masalah. Putusan konbes mengatakan, masa khidmat PBNU berlaku sampai terlaksananya Muktamar ke-34," kata dia.
"Prinsipnya kita menghormati keputusan pemerintah," sambung Said.
Ketum PBNU, KH Said Aqil Siroj Usai Bertemu Presiden Jokowi di Istana
- VIVA/ Eduward Ambarita
Bisa Dimajukan
Sebelumnya, Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar mengatakan sampai saat ini belum ada keputusan resmi dari organisasi untuk menunda atau tetap menggelar Muktamar NU ke-34 sesuai jadwal yang sudah ditentukan yakni 23-25 Desember 2021 karena ada PPKM Level 3 saat Nataru.
Tapi bisa jadi jadwal muktamar dimajukan sebelum PPKM. Miftachul mengatakan, keputusan melaksanakan Muktamar ke-34 NU di Lampung pada tahun 2021 ini adalah amanat organisasi di Munas-Konbes NU yang harus dilaksanakan.
Ketika ada kebijakan pemerintah PPKM Level 3 terkait pandemi COVID-19 pada saat libur Nataru yang bersamaan dengan pelaksanaan muktamar, tidak serta-merta pelaksanaan muktamar ditunda.
Secara otomatis, lanjut Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia itu, ketika hal seperti ini yang terjadi maka pilihannya adalah memajukan atau memundurkan jadwal pelaksanaan Muktamar NU. Pemerintah sendiri menyerahkan soal itu kepada NU. “Dan kita pilihannya maju,” kata Miftachul usai acara MUI di Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 18 November 2021.
Anggaran Makan Bergizi Gratis Jadi Rp 10.000 Per Anak, Prabowo Beberkan Itung-itungan Pemerintah
Presiden Prabowo Subianto membeberkan alasan mengapa anggaran untuk program makan bergizi gratis ditetapkan sebesar Rp 10 ribu per anak.
