Kapolri Diminta Tak Gegabah Angkat 57 Eks Pegawai KPK Jadi ASN

Kamis, 18 November 2021 - 21:30 WIB

Oleh :

Bayu Nugraha

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo

Sumber :

dok Polri

VIVA – KPK Watch Indonesia meminta Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo tidak gegabah mengangkat 57 mantan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Polri.

Baca Juga :

Usulan PDIP Soal Polri di Bawah TNI atau Kemendagri Dianggap Aneh

Direktur Eksekutif KPK Watch Indonesia, M. Yusuf Sahide menyampaikan, bahwa pihaknya mengapresiasi itikad baik Kapolri yang ingin memberdayakan 57 eks pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

“Kapolri dalam hal ini mengeluarkan kebijakan merekrut eks KPK tersebut untuk menjadi ASN di institusi Polri. Kami dari KPK Watch Indonesia mengimbau agar langkah Kapolri ini tidak gegabah dengan pertimbangan menjaga tatanan asas dan norma, jangan sampai legacy Kapolri akan menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Kamis, 18 November 2021.

Yusuf menilai, langkah Kapolri itu bertentangan dengan pola rekrutmen pada Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Menurut Yusuf, dalam UU ASN, khususnya pasal 63 ayat 1, menjelaskan bahwa peserta yang lolos seleksi kompetensi dasar harus melewati TWK, sedangkan 57 eks pegawai KPK itu tidak lolos TWK yang telah diperkuat berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Selain itu dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 pada pasal 23 ayat 1 huruf a, yang menyatakan batas usia paling maksimal pada saat melamar ASN adalah 35 Tahun, dalam hal ini 57 eks pegawai KPK usianya sudah banyak yang melebihi 35 tahun,” ujarnya.

Pegawai KPK dalam melakukan aksi

Photo :

VIVA/M Ali Wafa

Dari UU ASN dan PP Nomor 11 tersebut, Yusuf mengatakan, telah menunjukkan bahwa ke-57 eks pegawai KPK tidak dapat memenuhi syarat dan ketentuan untuk menjadi ASN, ditambah lagi dengan keputusan Mahkamah Agung (MA) dan MK Nomor 34/PUU-XI X/2021 terkait dengan TWK yang menyatakan proses alih status pegawai KPK yang menggunakan metode TWK sesuai dengan UUD 1945.

“Dalam keputusan MK menyatakan bahwa pasal 69B ayat 1 dan pasal 69C UU 19/2019 tentang KPK berlaku bagi seluruh pegawai KPK, bukan hanya untuk pegawai KPK yang tidak lolos,” katanya.

Yusuf menyampaikan, berdasarkan keputusan MA Nomor 26 P/HUM/2021 yang menolak gugatan uji materiil terhadap Perkom KPK Nomor 1 Tahun 2021 yang memuat tentang TWK menyatakan, TWK merupakan persyaratan formal yang dituangkan dalam regulasi kelembagaan yang bertujuan mendapatkan output materil, yaitu pegawai KPK yang setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, dan NKRI serta pemerintahan yang sah.

“Beberapa Anggota Polri yang bertugas di KPK telah diberhentikan secara hormat oleh insitusi Polri, dan 57 eks pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK telah diberhentikan secara hormat oleh KPK. Jika Kapolri mengambil kebijakan ini maka Kapolri akan bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, PP Nomor 11 Tahun 2017, Keputusan MA Nomor 26 P/HUM/2021 dan Keputusan MK Nomor 34/PUU-XIX/2021,” ungkapnya.

“Dengan dibukanya perekrutan khusus 57 eks pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos justru menurut kami (KPK Watch Indonesia) langkah ini tidak adil, karena insitusi Polri adalah lembaga negara sama dengan institusi lainnya. Kecuali dibukanya rekrutmen ASN terbuka untuk umum,” ujar Yusuf.