Geram ASN Disdik Arogan, Bupati Aceh Barat Daya Blokir Jalan
- Istimewa
VIVA – Bupati Aceh Barat Daya, Akmal Ibrahim memerintahkan Satpol PP untuk memblokir pintu masuk kantor Cabang Dinas Pendidikan Aceh di wilayah itu. Persoalannya, diduga karena adanya keributan antara aparatur sipil negara (ASN) dua instansi tersebut.
Akmal memblokir pintu masuk kantor itu melalui cara menimbun dengan tanah. Akmal Ibrahim mengatakan, persoalan lain yaitu lantaran pegawai Cabang Dinas Pendidikan itu diduga sering bersikap kasar dan mengusir anggota Korpri Aceh Barat Daya yang meminjam lapangan kantor untuk berolahraga.
“Pemicunya katanya pegawai Kantor Cabang Dinas Pendidikan Aceh agak kasar mengusir sejumlah anggota Korpri Abdya yang meminjam lapangan voli di kompleks Cabdin, dalam rangka HUT Korpri,” kata Akmal dalam keterangannya, Rabu, 17 November 2021.
Dia mengatakan, agar kasus tak meluas, pihaknya akan menimbun gerbang kantor tersebut yang melewati kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Barat Daya.
Apalagi, kata dia, banyak pegawai Kacabdin diduga bersikap arogan saat melintasi halaman BKPSDM setempat.
Dia meminta Kepala Dinas Pendidikan Aceh untuk segera menyelesaikan persoalan itu. Jika tidak pihaknya akan menutup akses ke kantor tersebut secara permanen.
"Bila kepala Dinas Pendidikan Aceh tak menyelesaikan masalah ini selama seminggu, maka BKPSDM akan saya suruh pagar sehingga akses ke Cabdin akan tertutup. Kan nggak salah, yang dipagar cuma BKPSDM kok,” ujarnya.
Ketua Komisi D DPRK Aceh Barat Daya, Ikhsan menyesalkan adanya aksi pemblokiran jalan yang dilakukan oleh Bupati Akmal Ibrahim. “Saya sangat menyayangkan kejadian ini,” kata Ikhsan.
Maka itu, Ikhsan meminta Kepala Dinas Pendidikan Aceh untuk segera menyelesaikan persoalan itu dan mencari solusi bersama agar kejadian itu tidak berlarut-larut.
“Kepala Dinas Pendidikan Aceh segera menyelesaikan masalah ini dan mencari solusi bersama agar tidak terus berlarut karena akan menghambat kegiatan administrasi pendidikan di Aceh Barat Daya,” jelasnya.
Menurutnya, hal seperti itu seharusnya tak perlu terjadi jika semua pihak bisa menahan diri. Menurutnya, harus bisa mengedepankan koordinasi dan komunikasi antar instansi.
Akibatnya, jika kejadian itu tidak bisa diselesaikan, kata dia ditakutkan akan mencoreng citra pendidikan di Aceh Barat Daya. Ia berharap Cabdin Aceh dengan pemerintah daerah setempat bisa menjaga keharmonisan.
Budi Gunawan Ingatkan Sanksi Pidana Bagi Aparat yang Tak Netral di Pilkada
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Budi Gunawan mengingatkan agar seluruh penyelenggara negara menjaga netralitas di Pilkada 2024.
