Heboh Video Bupati Banyumas soal OTT KPK, Ini Respons Ganjar

VIVA – Sebuah video pernyataan Bupati Banyumas Achmad Husei viral di media sosial. Dalam video itu Achmad Husein memohon apabila KPK menemukan kepala daerah yang membuat kesalahan tidak langsung di-OTT tetapi memanggilnya lebih dahulu.

Setelah video itu viral, Achmad Husein sendiri sudah memberikan klarifikasi. Dikatakannya video tersebut merupakan cuplikan kegiatan diskusi dalam ranah tindak pencegahan yang diadakan oleh Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK bukan penindakan oleh KPK.

"Yang namanya pencegahan kan ya dicegah bukan ditindak. Sebetulnya ada enam poin yang saya sampaikan, salah satunya tentang OTT. Dengan pertimbangan bahwa OTT itu menghapus dan menghilangkan kepala daerah," kata Achmad Husein mengklarifikasi.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo hari ini membuat pernyataan terkait video viral tersebut. Ia meminta bupati dan wali kota agar tidak takut dengan OTT KPK. Menurutnya pencegahan agar tidak terlibat korupsi atau kena OTT KPK dimulai dari diri sendiri. Setiap kepala daerah seharusnya sudah tahu area-area mana yang rawan korupsi.

"Maksudnya itu bukan kalau OTT dikasih tahu, bukan. kalau OTT dikasih tahu ya mlayu (lari)," ungkap Ganjar saat ditemui di kantornya di Semarang, Senin 15 November 2021. 

Ia menambahkan, Bupati Banyumas juga sudah memberikan klarifikasi kepadanya dan menyampaikan bahwa maksudnya diberitahukan pencegahannya bukan langsung di-OTT. Memang lanjutnya, permintaan Bupati Banyumas itu seandainya diketahui ada indikasi maka diperingatkan lebih dahulu. Namun terkait hal itu Ganjar mengatakan juga sudah memberikan penjelasan kepada Bupati Banyumas. 

"Saya juga sampaikan ke bupati, dari penjelasan KPK itu ya kita sendiri sebenarnya yang harus mencegah. Bukan kita minta untuk dikasih tahu. Tapi kita cegah diri kita jangan sampai masuk area itu. Kalau nekat ya buat saya itu harus ditangkap," katanya.

Sementara itu Ketua KPK Firli Bahuri juga sudah memberikan respons terkait hal itu. Firli menyarankan kepada seluruh kepala daerah untuk fokus bekerja dengan baik. Ia minta agar seluruh kepala daerah tidak risih dengan kerja pemberantasan korupsi selama kepala daerah bekerja dengan benar dalam menggunakan uang negara dengan transparan.

Laporan: Teguh Joko Sutrisno
 

KPK Periksa Bupati Situbondo soal Kasus Korupsi Dana PEN, Bakal Langsung Ditahan?

KPK memanggil Bupati Situbondo Karna Suswandi terkait dengan kasus dugaan korupsi pengelolaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Pemkab Situbondo periode 2021-2024.

VIVA.co.id

18 Desember 2024