Serikat Pekerja BUMN Dukung Jaksa Agung Berantas Mafia Pelabuhan
- Facebook Arief Poyuono
VIVA - Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono, menyatakan bahwa mafia pelabuhan harus disikat habis karena selama ini menjadi penyakit kanker perekonomian Indonesia. Para mafia tersebut selama ini menyebabkan aktivitas ekspor impor di Indonesia dibebankan ekonomi biaya tinggi.
"Membuat panjang proses dwelling time di pelabuhan yang membuat daya saing produk ekspor produk Indonesia tidak dapat bersaing di pasar internasional akibat ekonomi biaya tinggi," kata Arief kepada wartawan, Sabtu, 13 November 2021.
Pelabuhan Tanjung Priok.
- VIVA/Muhamad Solihin
Kerjasama dengan Oknum Pelabuhan
Mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan para mafia pelabuhan dalam menjalankan prateknya di pelabuhan banyak bekerja sama dengan oknum-oknum CIQ (custom, imigration dan qurantine) serta oknum operator pelabuhan yang banyak menyebabkan tambahan biaya bagi eksportir dan importir serta merugikan negara juga yang jumlahnya mencapai triliunan.
"Belum lagi maraknya mafia tanah yang juga banyak merugikan masyarakat di mana banyak tanah milik masyarakat dan negara banyak dikuasai oleh para mafia tanah dengan berkomplot dengan oknum oknum di BPN dan Pemprov," kata dia lagi.
Baca juga: Jawab Tantangan Luhut, Jaksa Agung Ungkap Liciknya Mafia Pelabuhan
Jaksa Agung Gerak Cepat
Arief pun mengapresiasi gerak cepat Jaksa Agung ST Burhanuddin yang tidak hanya fokus melakukan pemberantasan korupsi tapi juga semakin menunjukkan penegakan hukum dalam pemberantasan mafia tanah dan mafia pelabuhan.
"Ini benar-benar Jaksa Agung yang konsisten dalam menjalankan visi dan misi Jokowi dalam membangun perekonomian nasional yang efisien dan memiliki daya saing," katanya.
Jaksa Agung ST Burhanuddin
- ANTARA FOTO
Oleh karena itu, lanjut dia, Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu mendorong dan mendukung penuh kerja-kerja Kejaksaan Agung dalam melakukan pemberantasan mafia pelabuhan dan mafia tanah.
Tindak Tegas
Sebelumnya, Jaksa Agung, ST Burhanuddin, memerintahkan jajaran Korps Adhyaksa untuk menindak tegas praktik kecurangan atau mafia pelabuhan yang dapat menghambat proses bisnis dan investasi.
Hal ini menjawab tantangan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan tentang pemberantasan mafia pelabuhan.
“Mafia pelabuhan telah menyebabkan tingginya biaya logistik di pelabuhan,” kata Burhanuddin.
Menurut dia, hal itu dapat menghambat proses bisnis dan investasi serta memiliki efek domino yaitu minat investor menjadi rendah. Sehingga, mengakibatkan berkuranganya lapangan pekerjaan dan daya beli masyarakat akan ikut menjadi rendah.
