Jawab Tantangan Luhut, Jaksa Agung Ungkap Liciknya Mafia Pelabuhan
- Istimewa.
VIVA – Jaksa Agung, ST Burhanuddin memerintahkan jajaran Korps Adhyaksa untuk menindak tegas praktik kecurangan atau mafia pelabuhan yang dapat menghambat proses bisnis dan investasi. Hal ini menjawab tantangan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan tentang pemberantasan mafia pelabuhan.
“Mafia pelabuhan telah menyebabkan tingginya biaya logistik di pelabuhan,” kata Burhanuddin melalui keterangan tertulisnya pada Jumat malam, 12 November 2021.
Menurut dia, hal itu dapat menghambat proses bisnis dan investasi serta memiliki efek domino yaitu minat investor menjadi rendah. Sehingga, mengakibatkan berkuranganya lapangan pekerjaan dan daya beli masyarakat akan ikut menjadi rendah.
Jaksa Agung ST Burhanuddin
- ANTARA FOTO
“Biaya logistik di pelabuhan Indonesia masih tinggi dibandingkan dengan biaya logistik di pelabuhan China sekitar 15 persen dan di pelabuhan Malaysia yang hanya 13 persen,” ujarnya.
Tingginya biaya logistik tersebut, kata Burhanuddin, tidak terlepas dari faktor belum efektifnya kegiatan sistem bongkar muat di pelabuhan serta adanya indikasi mafia pelabuhan yang semakin mempekeruh keadaan.
“Pemerintah Pusat meminta kepada kita untuk memonitor dan menindak tegas para mafia pelabuhan,” jelas dia.
Dalam rangka merespons pernyataan itu, Burhanuddin memerintahkan satuan kerja yang di wilayah hukumnya terdapat fasilitas pelabuhan agar segera bergerak melakukan operasi intelijen dalam rangka memberantas mafia pelabuhan.
Bahkan, ia mengancam jajarannya bakal ditindak tegas joka melindungi kegiatan mafia pelabuhan. “Tindak tegas jika ada indikasi oknum aparat yang terlibat dan menjadi mem-backing para mafia pelabuhan,” tandasnya.
Tantangan Luhut
Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan merasa geram dengan banyaknya permainan kotor di pelabuhan Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri diminta berani menindak tegas 'mafia' pelabuhan.
"Saya mohon KPK dengan kejaksaan, polisi ayo kita ramai-ramai bentuk task force untuk memonitoring ini. Ini saya kira bagus dipenjarakan," kata Luhut, Kamis, 11 November 2021.
Luhut menilai, sistem pelabuhan di Indonesia masih belum efisien. Karena itu Pemerintah saat ini tengah mengusahakan mengatur sistem yang membuat kerja seluruh pelabuhan di Indonesia menjadi efisien.
“Tahapan untuk memangkas birokrasi sudah kita lakukan, pemerintah juga sudah launching Batam Logistic Ecosystem sebagai pilot project di mana penyederhanaan proses logistik dan operasi nonstop di pelabuhan dapat mempersingkat waktu layanan, mendorong lebih banyak investasi yang maju," kata Luhut.
Namun, salah satu masalah pemerintah untuk mengefisienkan pelabuhan adalah pihak-pihak yang bermain di sana. 'Mafia' itu memaksa sistem tetap ribet di saat pemerintah mau meringkasnya.
"Berdasarkan hasil monitoring di lapangan, nilai ini masih belum dapat perhatian karena belum direalisasikan sesuai dengan best practice benchmarks. Misalnya digitalisasinya belum mencapai level seperti Tanjung Priok," kata Luhut.
DPR Kaji Penundaan Kenaikan PPN Jadi 12 Persen
Wakil Ketua (Waka) DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan rencana pemerintahan yang ingin menaikkan PPN jadi 12 persen pada 2025.
