Kabareskrim Terima Tantangan Luhut

Jumat, 12 November 2021 - 18:37 WIB

Oleh :

Siti Ruqoyah,

Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto.

Sumber :

VIVA/M Ali Wafa

VIVA – Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto menindaklanjuti arahan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan tentang pemberantasan mafia pelabuhan. Saat ini, ia sedang menyusun petunjuk arah untuk anggota di lapangan.

“Sedang kita susun jukrah ke jajaran dengan penekanan kembali Bapak Menko Marinves,” kata Agus saat dikonfirmasi wartawan pada Jumat, 12 November 2021.

Tentu, kata dia, Bareskrim Polri tidak akan tinggal diam apabila ada mafia pelabuhan sebagaimana yang disampaikan Menteri Luhut. Menurut dia, kegiatan pengawasan praktik kecurangan yang berdampak kepada ekonomi biaya tinggi di pelabuhan.

“Akan tetapi, ia berharap ada laporan terlebih dulu dari pihak yang dirugikan. “Lebih kepada adanya laporan dulu dari pelaku usaha yang mengalami,” ujarnya.

Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto

Photo :

ANTARA

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan merasa geram dengan banyaknya permainan kotor di pelabuhan Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri diminta berani menindak tegas 'mafia' pelabuhan.

"Saya mohon KPK dengan kejaksaan, polisi ayo kita ramai-ramai bentuk task force untuk memonitoring ini. Ini saya kira bagus dipenjarakan," kata Luhut, Kamis, 11 November 2021.

Luhut menilai, sistem pelabuhan di Indonesia masih belum efisien. Karena itu Pemerintah saat ini tengah mengusahakan mengatur sistem yang membuat kerja seluruh pelabuhan di Indonesia menjadi efisien.

“Tahapan untuk memangkas birokrasi sudah kita lakukan, pemerintah juga sudah launching Batam Logistic Ecosystem sebagai pilot project di mana penyederhanaan proses logistik dan operasi nonstop di pelabuhan dapat mempersingkat waktu layanan, mendorong lebih banyak investasi yang maju," kata Luhut.

Namun, salah satu masalah pemerintah untuk mengefisienkan pelabuhan adalah pihak-pihak yang bermain di sana. 'Mafia' itu memaksa sistem tetap ribet di saat pemerintah mau meringkasnya.

"Berdasarkan hasil monitoring di lapangan, nilai ini masih belum dapat perhatian karena belum direalisasikan sesuai dengan best practice benchmarks. Misalnya digitalisasinya belum mencapai level seperti Tanjung Priok," kata Luhut.