Honor Tak Dibayar, Relawan PON Papua Geruduk Kantor Bupati Jayapura

VIVA – Puluhan relawan yang membantu ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua memblokade pintu utama masuk Kantor Bupati Jayapura, Kamis, 11 November 2021. Para relawan itu bertugas di klaster Kabupaten Jayapura saat perhelatan PON XX Papua.

Aksi blokade itu dilakukan karena relawan protes lantaran honor belum juga dibayarkan. Bahkan, relawan juga protes pemotongan honor yang tidak sesuai Surat Keputusan atau SK.

Salah seorang relawan PON XX Papua, Okto Benamen, mengaku informasi honor relawan di Kabupaten Jayapura terkesan ditutupi. Pun, pembayaran honor juga tak sesuai SK yaitu yang seharusnya dihitung selama 20 hari kerja.

“Kami para relawan merasa dibohongi. Sebab panitia menjanjikan, setelah PON honor dibayarkan. Kenyataannya sampai hari ini, ada yang sudah terima honor dan ada yang belum," jelas Okto.

Dia menjelaskan, besaran honor relawan yang dibayar tak sesuai perjanjian. Bahkan nominalnya kurang dan setiap relawan berbeda-beda. "Ada yang terima hanya Rp300 ribu, ada yang Rp1,5 juta. Padahal kami kerja sesuai SK yakni 20 hari kerja," ujar Okto.

Kemudian, ia mengaku hingga saat ini, belum juga menerima SK. Ia akan terus menagih haknya.

“Kami minta agar SK juga segera diberikan. Kalau memang kami bekerja kurang dari 20 hari, mereka (panitia) tetap harus membayar hak kami," tutur Okto.

Sementara, relawan lainnya, Diana Ohee mengaku selama PON XX berlangsung, ia bekerja selama 26 hari. Ia menceritakan bertuga di penginapan kontingen cabang olahraga Polo Air. Dia bilang tugasnya sudah dimulai pasca kedatangan kontingen Polo Air. 

“Kelebihan 6 hari tersebut tidak dibayarkan oleh PB PON XX. Panitia menghilangkan 6 hari. Padahal, kami bekerja sejak kedatangan kontingen," tutur Diana.

"Setiap hari kami ke lokasi penginapan jam 4 pagi dan keluar dari lokasi penginapan setelah atlet tidur. Lalu, PB PON bilang bahwa 6 hari itu bonus. Kok bisa?” kata Diana.

Diana Ohee berharap ada kejujuran dari PB PON dan Sub PB PON XX Klaster Kabupaten Jayapura, bisa menjawab semua tuntutan para relawan tersebut, karena pelaksanaan PON telah sukses dengan ada relawan. Dia meminta haknya dibayar karena telah membantu kelancaran ajang PON di Papua.

Honor terlambat 

Terkait persoalan ini, Ketua SDM Sub PB PON XX Klaster Kabupaten Jayapura, Tedd Mokay menjelaskan pembayaran honor akan dilakukan secara bertahap. Ia menyampaikan masalah honor adalah kewenangan dari PB PON XX Provinsi Papua.

Tedd menjelaskan, keterlambatan pembayaran honor, karena pembayaran dilakukan secara bertahap. Ia bilang jika ada yang kurang dalam pembayaran, maka relawan dapat menyampaikan langsung pada bidang SDM untuk dikoreksi sesuai dengan daftar hadir.

"Uang honor relawan tidak ada di sub PB PON Klaster Kabupaten Jayapura. Tetapi ada di PB PON XX Provinsi Papua. Untuk pembayaran melalui Bank Papua. Saya baru konfirmasi siang ini, baru dikirim,” jelasnya.

Tedd Mokay menuturkan, pembayaran yang dilakukan atas kerja relawan hanya 15 hari bukan 20 hari. Alasannnya, jika dibayar 20 hari kerja, maka akan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Yang dibayarkan adalah uang negara dan kami akan diperiksa jika ada temuan. Jadi, pembayaran hanya 15 hari kerja, bukan 20 hari kerja,” katanya. 

Adapun aksi geruduk massa relawan ini sempat memanas. Pemicunya karena tak ingin pintu gerbang kantor bupati itu dibuka aparat kepolisian. Dari pantauan, massa relawan juga berhasil masuk area kantor Bupati Jayapura.

Hindari Kecurangan, Relawan Pramono-Rano Buka Posko Aduan di 20 Kecamatan

Relawan Jejaring Paguyuban Sunda cagub-cawagub Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno mendirikan posko aduan yang ada di 20 kecamatan yang ada di lima wilayah Provinsi Jakarta

VIVA.co.id

26 November 2024