Basarnas Siaga Potensi Bencana Alam Efek La Nina di Jawa Barat

Kepala Kantor SAR Bandung Deden Ridwansah.
Sumber :
  • VIVA.co.id/ Adi Suparman (Bandung)

VIVA – Badan SAR Nasional (Basarnas) Bandung menyatakan siaga bencana alam di tengah cuaca ekstrem dampak La Nina. Basarnas menilai, efek La Nina di Jawa Barat dapat memicu meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi.

Satu Orang Meninggal Dunia Akibat Tertimbun Longsor di Kabupaten Sukabumi

Kepala Kantor SAR Bandung Deden Ridwansah menjelaskan, kesiagaan ditingkatkan di berbagai daerah yang berpotensi kuat terjadi bencana alam akibat cuaca ekstrem. Masyarakat diimbau berhati-hati jika berada di dekat sungai, dan tebing yang berpotensi banjir maupun longsor.

"Terlebih BMKG telah memberikan peringatan terkait fenomena La Nina yang bisa mengakibatkan peningkatan bencana hidrometeorologi," ujar Deden di Bandung, Jumat, 5 November 2021.

Detik-detik Longsor Runtuhkan Tembok Kuil di India, Siklon Ini Jadi Alasan

Pihaknya pun memastikan kesiagaan alat evakuasi jika terjadi bencana alam di darat maupun di laut. "Situasi cuaca yang kurang bersahabat, kita sebagai tim rescue harus siaga. Kita siapkan untuk mengantisipasi semua kejadian yang tidak diinginkan," katanya.

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum dalam dialog bertajuk Jabar Punya Informasi di Bandung, Kamis, 6 Desember 2018.

Photo :
  • VIVA/Adi Suparman
Cuaca Ekstrem, Sukabumi Dilanda Banjir hingga Tanah Longsor

Terpisah, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum meminta, semua elemen se Jawa Barat meningkatkan kewaspadaan bersiaga membantu warga yang terdampak musibah banjir, longsor hingga pohon tumbang yang mulai bermunculan di daerah-daerah akibat cuaca ekstrem.

Uu menambahkan, Jabar menyiapkan Rp500 miliar dari Biaya Tak Terduga (BTT) untuk penanganan musim hujan. Uu pun meminta Kabupaten Kota untuk tidak menahan dana BTT.

“Kemudian juga saya minta kepada para bupati dan wali kota untuk menganggarkan dana BTT yang memang sesuai dengan situasi dan kondisi alias rasional," katanya. 

UU menambahkan, "Provinsi menyiapkan Rp500 miliar untuk itu sebagaimana arahan pemerintah pusat, tetapi ini semua bisa dikeluarkan kalau ada permohonan dari bupati dan wali kota." 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya