Indeks Ketahanan Pangan Anjlok, Halim Iskandar Bikin Gebrakan Ini
- Istimewa
VIVA – Posisi Indonesia dalam indeks ketahanan pangan global atau global food security index (GFSI) mengalami penurunan sepanjang 2020. Posisi Indonesia tertinggal jauh dari negara ASEAN lain seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand.
Terkait itu, pemerintah salah satunya melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) membuat terobosan. Caranya dengan membuat program Desa Peternakan Terpadu.
Mendes PDDT, Abdul Halim Iskandar menyampaikan program tersebut diharapkan jadi terobosan untuk mendongkrak ketahanan pangan seperti ketersediaan daging di tanah air.
"Maka kehadiran Desa Peternakan Terpadu berkelanjutan ini menjadi salah terobosan agar ketahanan pangan kita membaik," kata Halim, di Jakarta, Selasa, 2 November 2021.
Mendes PDDT Abdul Halim Iskandar
- Istimewa
Halim menjelaskan posisi Indonesia dalam GFSI 2020 berada di urutan 65 dari 113 negara. Menurutnya, posisi ini turun dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di posisi 62.
"Situasi ini harus jadi perhatian bersama karena bagaimanapun kita mempunyai potensi besar untuk menciptakan ketahanan pangan yang lebih baik," tuturnya.
Kemudian, ia menekankan merujuk definisi Food and Agriculture (FAO) terdapat empat pilar dalam ketahanan pangan yaitu ketersediaan, akses atau keterjangkauan baik secara fisik dan ekonomi, utilisasi atau keragaman dan stabilitas atau keberlangsungan.
"Posisi Indonesia dalam global food security index mengindikasikan belum terpenuhi salah satu atau beberapa pilar dalam ketahanan pangan," katanya.
Menurut dia, Presiden Jokowi cukup khawatir dengan penurunan indeks ketahanan pangan di tanah air. Ia bilang bahwa Jokowi meminta dirinya untuk memikirkan peningkatan ketahanan pangan terutama ketersediaan daging di Indonesia.
Dia menekankan sesuai arahan Jokowi bahwa sebagian dana desa nanti dialokasikan untuk program peningkatan pangan.
"Presiden meminta agar sebagian dana desa dialokasikan untuk program peningkatan ketahanan pangan utamanya ketersediaan daging. Maka kami menindaklanjuti instruksi tersebut dengan program Desa Peternakan Terpadu," tutur eks Ketua DPRD Jawa Timur itu.
Pun, ia menjelaskan, Desa Peternakan Terpadu sebagai program yang akan menggabungkan beberapa komoditi unit usaha dalam satu pasar di suatu kawasan. Dia bilang, desa-desa yang memiliki potensi di sektor peternakan akan dikembangkan sebagai sentral-sentral penyedia daging baik dari sapi, kambing, hingga ayam.
Menurutnya, selain dikembangkan sebagai pusat peternakan, desa-desa tersebut nanti diproyeksikan sebagai pusat holtikultura.
"Kenapa Desa Peternakan Terpadu karena hulu-hilir pengelolaan peternakan ini akan dikelola dengan baik. Dari proses penggemukan hingga pengelolaan kotoran ternak harus bisa memberi nilai tambah," tutur politikus PKB itu.
Lebih lanjut, Halim menyampaikan, program ini juga akan melibatkan bebeberapa pemangku kepentingan seperti kementerian, pemerintah daerah, desa, hingga pihak swasta.
"Ini program yang akan memberikan dampak besar dalam upaya peningkatan ketahanan pangan kita, sehingga harus melibatkan banyak pemangku kepentingan lain," katanya.
Halim menambahkan rencananya Desa Peternakan Terpadu akan diluncurkan pada 2021. Ia menekankan, program ini tidak hanya dipraktikkan di desa tapi juga bisa di entitas lain seperti pondok pesantren.
