Dituding Pemborosan, Segini Besaran Anggaran Rapat KPK di Yogyakarta

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat kerja di hotel berbintang lima di Yogyakarta sejak 27 hingga 29 Oktober 2021. Rapat kerja KPK ini mendapatkan kritikan karena dinilai tidak etis, lembaga antikorupsi itu malah menghamburkan uang negara di tengah situasi pandemi.

KPK Tak Buka TPS di Rutan Buat Tahanan saat Pencoblosan Pilkada, tapi Petugasnya Datang

Menanggapi kritikan menghamburkan uang negara, Sekjen KPK Cahya Hardianto Harefa pun berkomentar. Cahya menuturkan bahwa anggaran untuk rapat kerja sudah sesuai dengan standar biaya umum (SBU) ke wilayahan.

"SBU di Yogya kan antara 700 ribu sampai 1 juta (perorang). Kira-kira paket meeting kan segitu. Kita ikutin itu," ujar Cahya di Kopi Klothok, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Jumat 29 Oktober 2021.

KPK Duga Amplop Serangan Fajar Gubernur Bengkulu Sudah Tersebar

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwanta membantah adanya tudingan menghambur-hamburkan uang negara dalam rapat kerja KPK. Alex meyakinkan bahwa biaya rapat kerja berada jauh di bawah standar anggaran.

"Ini betul-betul sudah kita alokasikan. Karena itu plafonnya sudah dibatasi dan kita tentukan lebih rendah dari yang dianggarkan," tutur Alex.

Modal Pistol Mainan Pencuri Gasak Emas dan Uang Milik PNS di Aceh

Alex memastikan rapat kerja yang digelar KPK di Yogyakarta tak sampai mengganggu anggaran kegiatan inti KPK. Hal ini dinilai Alex karena agenda rapat kerja sudah dirancang jauh hari dan dihitung dengan seksama anggarannya.

Alex menambahkan bahwa saat ini tarif hotel berbintang tidak dalam harga yang normal. Imbas pandemi COVID-19 disebut menurunkan tarif hotel berbintang sehingga secara anggaran lebih hemat.

"Kalau dilihat dari biaya ya secara keseluruhan lebih hemat," ungkap Alex.

Mantan hakim Tipikor itu menambahkan rapat kerja di Yogyakarta menjadi bagian dari penghematan anggaran KPK, karena semua satuan kerja, biro, direktorat dan deputi dijadikan satu rapatnya. Tahun sebelumnya, kata Alex, biro, direktorat dan deputi KPK justru menggelar rapat kerja masing-masing. "Dulu itu disebutnya satuan kerja, biro, direktorat malah ngadain masing-masing," tutup Alex.

Sebelumnya Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik kebijakan pimpinan KPK menggelar rapat di hotel bintang lima di Yogyakarta. Menurut Penwliti ICW, Kurnia Ramadhana praktik pemborosan anggaran sudah biasa sejak lembaga antirasuah dipimpin oleh Firli Bahuri Cs.

"ICW tentu tidak lagi kaget mendengar kabar pimpinan KPK beserta pejabat struktural lainnya mengadakan rapat di hotel mewah Yogyakarta, Sebab, praktik pemborosan anggaran seperti itu memang sudah terlihat sejak Firli Bahuri cs menjabat sebagai pimpinan KPK," kata Kurnia kepada awak media, Kamis, 28 Oktober 2021.

Kurnia menilai, pemborosan dilakukan tidak hanya secara kebijakan kelembagaan. Tetapi juga dilakukan oleh jajaran pimpinan lembaga antirasuah saat ini.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya