Puan Dukung Cuti Bersama Dihapus, untuk Cegah Gelombang Ketiga
- VIVAnews/ Lilis Khalisotussurur.
VIVA - Ketua DPR, Puan Maharani, mendukung kebijakan pemerintah yang menghapus cuti bersama Natal 2021. Menurutnya, kebijakan ini penting untuk mengurangi potensi gelombang ketiga penularan COVID-19 di musim libur akhir tahun.
“Kalau tidak dihapus, cuti bersama 24 Desember 2021 yang jatuh hari Jumat, akan memicu mobilitas warga untuk menghabiskan long weekend dan libur panjang akhir tahun. Ini tentu sangat riskan di masa-masa pandemi COVID-19 yang belum berlalu seperti saat ini,” kata Puan di Jakarta, dikutip pada Kamis.
“Ingat, gelombang baru COVID-19 memang selalu menghantui setiap ada musim liburan, karenanya kami mendukung penuh kebijakan pemerintah ini,” kata Puan.
Ketua DPR Puan Maharani saat meninjau vaksinasi di Pasar Ikan Modern Muara Baru.
- Dok. DPR.
Perlu Kesadaran Bersama
Mantan Menko PMK ini memahami kebijakan penghapusan cuti bersama Natal 2021 ini tidak bisa sepenuhnya mengurangi potensi mobilitas warga di akhir, karena tidak semua warga masyarakat terikat dengan ketentuan cuti bersama.
Oleh karenanya, kata Puan, perlu kesadaran bersama warga masyarakat untuk terus menerapkan Prokes 5M (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumuman dan mengurangi mobilitas).
Puan menambahkan gelombang kedua COVID-19 pasca libur Lebaran 2021 yang lalu harus menjadi pelajaran penting buat semua pihak bahwa potensi gelombang baru COVID-19 harus selalu diwaspadai, sekalipun angka penularan terus melandai dan tingkat vaksinasi terus bertambah.
“Kalau pasca-libur Lebaran yang lalu kita kebobolan oleh gelombang kedua, itu mungkin karena memang kita belum punya bayangan ada gelombang baru COVID-19, ditambah masuknya varian baru (delta) dan vaksinasi masih minim. Nah, di musim Natal dan Tahun Baru ini, dengan kesadaran dan gotong royong bersama, kita tidak boleh kebobolan lagi,” tegas Puan.
Ketua DPR Puan Maharani bersama Kapolri dan Panglima TNI.
- Dok. DPR.
Jangan Kendor
Selain itu, Puan juga mengingatkan pemerintah daerah untuk tetap melakukan pengawasan pelaksanaan PPKM sesuai level di wilayah masing-masing, sambil terus menggenjot vaksinasi. Pengawasan yang ketat oleh aparat pemerintah setempat diharapkan akan menertibkan semua pihak yang abai prokes dan aturan PPKM.
“Jangan sampai orang tidak pulang kampung tapi tetap berkerumun tanpa prokes di alun-alun daerah masing-masing. Ingat, jangan kendor selama pandemi belum selamanya pergi,” kata Puan.
Menurutnya, kesadaran bersama seluruh pihak dan pengawasan aturan PPKM harus berjalan beriringan untuk mencegah terjadinya gelombang ketiga COVID-19. “Supaya kita semua bisa menyambut Tahun Baru 2022 tanpa gelombang penularan baru,” katanya.
Puan Pimpin Rapat Persiapan Uji Kelayakan Capim dan Dewas KPK
Rapat konsultasi antara pimpinan DPR dengan pimpinan Komisi III DPR ini digelar tertutup.
