DPR Minta KPU Efisiensi Anggaran Pemilu 2024 yang Fantastis

Sekretaris Fraksi Nasdem DPR, Saan Mustopa.
Sumber :
  • VIVAnews/Adi Suparman

VIVA - Anggaran Pemilu Serentak 2024 yang diajukan Komisi Pemilihan Umum senilai Rp86,2 triliun dianggap cukup fantastis. Komisi II DPR yang membidangi urusan pemilihan umum meminta KPU melakukan penyisiran agar anggaran bisa diefisiensikan.

Wakil Mendagri: Sistem Politik atau Sistem Pemilu Indonesia Boros

“Dalam suasana seperti hari ini, ada pandemi COVID-19, dan kita juga harus melakukan recovery, pemulihan pasca-pandeminya, kita kan perlu berhemat,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR, Saan Mustopa, Rabu, 27 Oktober 2021.

Ilustrasi Pemilu.

Photo :
  • ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Bawaslu: 'Lapor Mas Wapres', Pemilu dan Pilkada Jangan Digelar di Tahun yang Sama

Naik 3x Lipat

Kenaikan anggaran dari yang diusulkan KPU untuk Pemilu 2024 meningkat cukup signifikan dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Untuk diketahui, anggaran Pemilu 2014 senilai Rp16 triliun dan Pemilu 2019 sebesar Rp27 triliun.

DPR Dorong Audit Dana Hibah Pemilu dan Pilkada Serentak 2024

“Artinya mengalami kenaikan 3x lipat lebih dibandingkan Pemilu 2019,” kata Saan.

Baca juga: Mahfud Ungkap Alasan Pemerintah Baru Usulkan Jadwal Pemilu 2024

Lakukan Penyisiran

Legislator dari Dapil Jawa Barat VII itu mengatakan Komisi II telah meminta KPU untuk melakukan penyisiran terhadap tahapan-tahapan pemilu yang bisa diefisiensikan. Dengan begitu, kata Saan, biaya penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak terlalu besar.

“Kita minta KPU untuk menyisir, ini kan baru gelondongan. Rp86 T belum diturunkan ke tahapan-tahapan mana aja. Nah, kita minta nanti lebih didetilkan,” katanya.

Warga memasukkan surat suara saat Pemilu 2019 (Foto ilustrasi).

Photo :
  • ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra

Ramah Terhadap Situasi Negara

Saan juga meminta agar KPU lebih kreatif dalam menyelenggarakan pemilu. Ia berharap KPU bisa mencapai objektivitas tanpa menjadikan Pemilu Serentak 2024 bersifat high cost.

“Kita ingin biaya penyelenggaraan pemilu itu ramah terhadap situasi negara yang sedang terdampak pandemi, makanya kita minta efisiensi,” tegas Saan.

Menkopolkam Budi Gunawan

Budi Gunawan Minta Usulan KPU jadi Badan Ad Hoc Dikaji Lebih Dalam

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Budi Gunawan meminta usulan KPU jadi lembaga Ad Hoc.

img_title
VIVA.co.id
25 November 2024