PKB: Tarif Tes PCR Murah kalau Pakai Standar Kemampuan Seorang Menteri
- Irfan/ VIVA.co.id
VIVA – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Luqman Hakim melontarkan kritiknya atas perintah Presiden Joko Widodo untuk menurunkan harga RT/PCR menjadi Rp300 ribu. Menurutnya, nilai Rp300 ribu bagi rakyat Indonesia masih cukup mahal.
"Harga tes PCR Rp300 ribu murah? Pasti murah, kalau standar yang dipakai kemampuan seorang menteri. Duit segitu, mah, kecil untuk kantong menteri. Tapi bagi mayoritas rakyat pengguna transportasi publik, wow, berharga itu duit Rp300 ribu. Apalagi pemerintah sudah berencana menjadikan tes PCR sebagai syarat seluruh moda transportasi. Pasti menambah beban rakyat," kata Luqman kepada wartawan, Rabu 27 Oktober 2021
Luqman mempertanyakan mengapa harus ada kewajiban untuk menggunakan tes PCR sementara banyak ahli yang berpendapat, untuk deteksi COVID-19 bisa dipakai rapid test antigen atau GeNose. Tarif rapid test antigen masih jauh lebih murah dan terjangkau rakyat.
"Kalau ada yang murah, kenapa pemerintah memilih yang mahal? Tugas pemerintah bukan cari untung dengan berbisnis kepada rakyatnya sendiri. Sudah saatnya pemerintah, dalam menangani pandemi COVID-19, lebih menunjukkan keberpihakannya kepada kebutuhan rakyat, dibandingkan kebutuhan para pebisnis tes PCR yang hanya mau cari untung sebesar-besarnya," ujarnya.
Ilustrasi swab test/PCR/Antigen.
- Pixabay/neelam279
Pemerintah, katanya, harus mampu berpihak kepada rakyat, bukan kepada para pebisnis PCR. "Sudah cukup pemerintah memperkaya mereka. Coba hitung berapa triliun keuntungan yang sudah dikeruk dari bisnis tes PCR ini. Dari awal mulai harga Rp900 ribu, lalu diturunkan menjadi Rp500 ribu, Lha, ternyata dengan harga Rp300 ribu saja, mereka sudah untung banyak," ujarnya.
Luqman meminta pemerintah lebih fokus mempercepat cakupan vaksinasi COVID-19 agar target 208 juta penduduk tervaksin dua dosis dapat segera dicapai. Dengan begitu, pemulihan ekonomi dapat segera dilakukan.
Meski Purna Tugas jadi Presiden, Jokowi Tetap Dapat Kunjungan dari Pejabat Negara Sahabat
Walau bukan sebagai Presiden lagi namun ternyata sejumlah tokoh dan pejabat dari negara-negara sahabat, tetap melakukan kunjungan silaturahmi ke Presiden RI ke-7 tersebut
