Selesaikan Konflik Papua, Setara Institute Minta Jokowi Lakukan Ini
- Istimewa
VIVA – Pemerintah Indonesia era Presiden Jokowi diminta menyelesaikan konflik dan kekerasan di Papua lewat cara dialog dengan pendekatan budaya. Kasus rasisme dan Hak Asasi Manusia (HAM) masih jadi dua isu yang sering kali muncul terkait Papua.
"Penyelesaian melalui dialog. Pendekatan budaya itu penting," ujar Wakil Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos kepada wartawan, Sabtu 23 Oktober 2021.
Namun, menurutnya yang jadi pertanyaan pihak yang akan mewakili masyarakat Papua saat berdialog dengan pemerintah Indonesia. Sementara itu, untuk pemerintah Indonesia bisa diwakili diplomat negara.
"Asal mempunyai diplomat. Ada orang mampu, meyakinkan ya bertarung saja lah," kata Bonar.
Jokowi Beli Noken, Tas Rajutan Asli Papua Dari Mama Penjual di Pinggir Jalan
- Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden
Dia mengatakan, sepanjang sejarah Indonesia berdiri sejak 1945, konflik di Papua terlama. Bonar menilai,
masalah di Papua sebagai suatu yang kompleks.
Menurutnya, konflik dan kekerasan di Papua tidak akan pernah selesai sepanjang belum ada penyelesaian komprehensif.
"Gejolak di Papua akan tetap muncul. Rasisme itu salah satu isu dari sekian banyak isu di Papua," ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, Pemerintah Jokowi belum maksimal memperhatikan masalah di Papua. Atas dasar itu, dirinya menyarankan pemerintah membentuk komisi untuk penyelesaian pelanggaran HAM.
Dengan pembentukan komisi itu, ia mengaku optimistis konflik dan kekerasan di Papua dapat segera diselesaikan. Menurutnya, komisi itu harus diisi oleh figur tokoh yang punya pandangan solusi terhadap masalah Papua.
Bonar mengatakan, masalah Papua berbeda dengan Timor Timur atau Timtim yang saat ini sudah merdeka bernama Timor Leste.
"Bentuk komisi. Isi orang bijak yang punya pandangan jernih. Papua bukan Timtim. Proses integrasi Papua masuknya Papua ke Indonesia," kata dia lagi.
