Pernyataan Gubernur Lemhanas yang Sebut TNI Bukan Milik Rakyat
- VIVA.co.id/ Agus Rahmat
VIVA – Pencopotan Brigjen Junior Tumilaar masih menjadi sorotan publik. Jenderal TNI bintang satu itu yang sebelumnya menjabat sebagai Inspektur Komando Daerah Militer XIII/Merdeka kini ditugaskan menjadi Staf Khusus KSAD. Pencopotan Junior diduga kuat buntut terkirimnya surat terbuka dari dia untuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Dalam surat tersebut, Brigjen TNI Junior menyebut adanya upaya intimidasi yang dilakukan oleh oknum anggota Brimob Polda Sulawesi Utara terhadap Anggota Babinsa yang telah membela masyarakat yang tanahnya telah diserobot oleh perusahaan pengembang PT Ciputra Internasional atau Perumahan Citraland.
Langkah Junior tersebut dinilai salah besar. Sebab dia menggunakan kewenangannya sebagai perwira tinggi TNI untuk mengurusi masalah warga yang bisa diurut oleh Pemda setempat. Hal itu diungkapkan oleh Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen (Purn) Agus Widjojo.
VIVA Militer: Irdam XIII/Merdeka, Brigjen TNI Junior Tumilaar
- Youtube
Dikutip VIVA dari youtube Najwa Shihab, Rabu 13 Oktober 2021. Najwa menanyakan apakah tindakan yang dilakukan oleh Brigjen Junior membela rakyat keliru atau tidak, begini pandangan Letjen Agus:
Najwa: Jadi konsep manunggal dengan rakyat, tentara bersatu dengan rakyat itu sebenarnya konsep yang keliru ya? Jadi tentara itu enggak dekat, bukan punya rakyat?Â
Agus: Jadi awalnya adalah TNI kan ini lahir dari bangsa yang berjuang kita belum puny negara. Jadi yang berjuang itu adalah rakyat, menyatu itu. Bahkan sebetulnya perjuangan merebut kemerdekaan itu adalah perjuangan politik sehingga terbagi-bagi atas laksar-laksar.Â
Jadi ada laskar Hizbullah, Laskar Nasionalis, gitu kan. Itu dijadikan satu, jadi TNI. Jadi TNI dari sejak awal memang harus berdamai dengan politik. Karena dia harus menyatukan dengan politik.
Nah watu perang itu memang menyatu dengan rakyat, wkatu perang. Prinsip perang geriliya kan antara ikan dan air. Tetapi setelah menjadi demokrasi tetapi setelah merdeka, rakyat itu punya nya presiden. Rakyatnya itu punya nya yang dipilih oleh takyat memenangkan pilpres, pemilu. Kepala daerah, presiden. Jadi rakyat itu lebih dekat dengan bu Khofifah daripada dengan Panglima.
Mengapa? Panglima TNI tidak pernah dipilih oleh rakyat sehingga dia tidak punya hak untuk menjangkau rakyat juga kepada sumber daya sipil di masa damai. TNI tidak punya kewenangan . Itu adalah dwifungsi. Kalau dwifungsi karena dimanjakan oleh Pak Harto dan memang diberikan free range oleh Pak Harto karena sudah percaya, dijamin untuk mendukung kekuasaan Pak Harto. Maka dia berikan free range.
Najwa: Jadi narasi-narasi yang menggambarkan TNI itu bersatu dengan rakyat?
Agus: sekarang enggak
Najwa: tidak?
Agus: Rakyat itu punya presiden dan kalau dilihat aslinya doktrin-doktrin kemanunggalan TNI rakyat itu untuk prajurit, bukan untuk institusi. Jadi artinya kalau rakyat even kalau sedang latihan haus, minta air ya jangan bentak-bentak. Kalau misalnya mau periksa rumah penduduk jangan ditendang pintunya dirusak
Najwa: Jadi itu lebih untuk menjaga perilaku tentara sebetulnya?
Agus: Iya, bukan dalam konsep monopoli rakyat. Jadi tentara itu tidak punya kewenangan untuk menjangkau kepada sumber daya nasional sipil di masa damai. Nah seperti tadi Brigjen Junior ya sudah salah pengertian. Pimpinan yang belum bisa tuntas untuk memberikan pengertian yang benar kepada dia,
Najwa: Kekeliruannya karena merasa apa yang dilakukan itu justru bersama dengan rakyat, itu salah persepsi itu
Agus: Iya Babinsa kan ngurus, otak atik masalah sipil. Sebenarnya Babinsa tidak ada kewenangan untuk otak atik ngurus urusan sipil,"
Najwa: Tapi praktiknya di lapangan karena konsep teritorial sangat dekat bukan hanya dengan pimpinan desa, tapi juga dekat dengan keseharian rakyat itu juga jadi bagian dan seolah-olah itu dibenarkan, memang tentara bersama rakyat, tentara membela rakyat dan itu keliru sebetulnya?
Agus: Keliru. Kemarin di sana yang Babinsa itu ngetuk-ngetuk pintu penduduk. Bagaimana Kodam, Koramil, enggak ada jangkauannya kewenangannya untuk menjangkau penduduk sipil. Karena buktinya KTP siapa ya bikin? kartu keluarga siapa yang bikin? bukan Pangdam, bukan Danrem. Enggak pernah ada itu. Itu adalah aparat sipil,
Nah itu kita belum percaya bahwa itu harus berubah. Iya sekarang ini orang kan malas nih. Ada yang mempertahankan karena kepentingan, ada yang malas mikir. Kita tuh malas mikir, maunya yang lama diikutin terus. Mungkin ada kenikmatan di situ yes, mungkin ada kenyamanan di situ yes. Tetapi untuk berubah, belum tentu. Yang jadi korban siapa? bawahannya tadi itu, antar prajurit TNI dengan Polri. Karena pimpinannya itu malas mikir.
