DPR Minta PTM Harus Didukung dengan Testing Berkala

Ilustrasi Pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) Terbatas sekolah di Kota Bekasi.
Sumber :

VIVA – Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay meminta Pemerintah untuk memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Kebijakan PTM penting untuk mendongkrak mutu pendidikan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia beberapa tahun ke depan. 

KPK Panggil 2 Anggota DPR Terkait Kasus Korupsi CSR di Bank Indonesia

Dia menekankan merujuk Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan PTM yang berbasis protokol kesehatan. 

"Protokol kesehatan ini yang perlu diperkuat sehingga dalam tataran implementasi dapat melindungi seluruh peserta didik, guru, dan tenaga pendukung lainnya," kata Saleh, dalam keterangannya dikutip pada Selasa, 12 Oktober 2021.

Israel Kepung dan Serang RS Indonesia di Gaza, DPR Sebut "Teror yang Sangat Mengerikan"
Anggota DPR & Ketua Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay.

Anggota DPR & Ketua Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay.

Photo :
  • Dok. DPR.

Saleh memahami pelaksanaan PTM tidak mudah. Maka itu, sudah semestinya mereka yang mengikuti PTM harus aman, sehat, dan terhindar dari COVID-19. 

Kelas BPJS Dihapus! Cek Iuran Terbaru Desember 2024 yang Harus Anda Bayar

Menurut dia, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan melaksanakan testing secara reguler kepada siswa, guru, dan tenaga administrasi lainnya. 

"Setidaknya, guru, anak didik, dan staf administrasi dites minimal sekali atau dua kali dalam dua minggu. Agar tidak terlalu mahal dan tidak memakan waktu lama, maka testing dilakukan dengan rapid antigen," ujarnya.

Selain itu, peserta didik yang mengikuti PTM harus diprioritaskan untuk mendapatkan vaksinasi. Anak-anak sekolah yang berumur 12 tahun ke atas, sudah semestinya mendapat prioritas. 

"Kalau sekarang, vaksin yang tersedia adalah vaksin untuk 12 tahun ke atas. Nah, harus dipastikan bahwa anak 12 tahun sampai anak kuliahan sudah divaksin. Mereka harus menjadi target utama pelaksanaan vaksinasi nasional," ujarnya

Pun, ia bilang dalam konteks ini, kementerian kesehatan melalui Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) dituntut untuk melaksanakan kerjasama dengan kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi. Kerjasama tersebut fokus utamanya pada dua hal, yaitu pelaksanaan testing dan vaksinasi.

"Setahu saya, kemenkes itu memiliki anggaran yang cukup untuk melaksanakan testing dan vaksinasi. Bahkan, karena kasus saat ini sedang mereda, diperkirakan stok antigen yang dimiliki kemenkes lebih dari cukup," kata Saleh

Dia menambahkan, dengan testing yang gencar di sekolah hingga perguruan tinggi maka orang tua peserta didik tidak perlu dibebani biaya untuk pelaksanaan testing reguler. 

"Dan dengan pelaksanaan testing reguler dan berkala, semua pihak akan merasa lebih aman dan tenang. Tidak khawatir adanya klaster-klaster baru di tempat-tempat pembelajaran tatap muka," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya