Amnesti Jokowi untuk Saiful Mahdi Dicap Tak Selesaikan Polemik UU ITE

"SKB tidak menghapus tindakan tidak benar oleh oknum penegak hukum. Pengadilan pun sama sekali tidak melirik SKB. Artinya pengadilan menganggap SKB bukan produk hukum," ujarnya dalam konferensi pers virtual.

"UU ITE sudah pernah direvisi pada 2016, tapi malah menambah korban yang tidak layak dipidana. Saya harap pemerintah dan DPR meninjau ulang UU ITE secara lebih luas.

"Apakah presiden harus sebentar-sebentar mengeluarkan amnesti? Itu akan terjadi jika pasal itu masih ada," kata Arsyad.

Pernyataan Saiful Mahdi yang dipersoalkan berkaitan dengan pernyataan dalam SKB UU ITE, bahwa "sebuah perbuatan bukanlah delik penghinaan dan atau pencemaran nama baik jika konten disebarkan lewat sarana grup percakapan yang terutup atau terbatas".

Pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar, menilai penerapan SKB masih menjadi polemik.

Isunya, menurut Zainal, adalah daya berlaku SKB yang berlaku surut atau periode sebelum diterbitkan.

Selain itu ada juga perdebatan apakah SKB itu hanya berlaku untuk lembaga di bawah ranah eksekutif seperti kepolisian atau juga badan peradilan yang merupakan kekuasaan yudikatif.