Amnesti Jokowi untuk Saiful Mahdi Dicap Tak Selesaikan Polemik UU ITE

Menurut catatan Amnesty International Indonesia, jumlah orang yang dijatuhi hukuman pidana dengan pasal-pasal UU ITE bertambah setiap tahun.

Merujuk data itu, terdapat 24 kasus pemidanaan berdasarkan UU ITE pada tahun 2019. Angkanya meningkat menjadi 84 kasus pada tahun 2020. Sementara selama empat bulan pertama 2021, jumlahnya mencapai 18 kasus.

Sejak disahkan tahun 2008, UU ITE dikritik karena memuat sejumlah pasal multitafsir karena tidak memiliki tolok ukur yang pasti.

Februari lalu, Jokowi secara terbuka menyebut terdapat beberapa pasal UU ITE yang dapat ditafsirkan secara berbeda.

Juni lalu pemerintah menerbitkan surat keputusan bersama (SKB) yang memuat pedoman implementasi UU ITE. Dokumen itu disebut Mahfud MD dapat memberi perlindungan kepada masyarakat ketika revisi UU ITE bergulir.

Namun SKB yang diteken Kapolri, Jaksa Agung, dan Menteri Komunikasi dan Informatika itu sia-sia, kata Muhammad Arsyad, Ketua Paguyuban Korban UU ITE.

Pemidanaan terhadap Saiful Mahdi, kata dia, merupakan salah satu buktinya.