Amnesti Jokowi untuk Saiful Mahdi Dicap Tak Selesaikan Polemik UU ITE

Amnesti atau penghapusan hukuman diberikan Presiden Joko Widodo kepada Saiful Mahdi, dosen di Aceh yang dijerat pasal pencemaran nama baik dalam UU Informasi dan Teknologi (UU ITE) setelah melontarkan kritik pada kampusnya.

Saiful adalah penerima amnesti kedua sejak tahun 2019 setelah dijerat aturan, yang menurut pegiat hak asasi manusia, memuat sejumlah pasal karet tersebut.

Dalam empat bulan pertama tahun 2021, setidaknya 18 orang diseret ke proses hukum atas tuduhan melanggar UU ITE.

Ketimbang terus-menerus menerbitkan amnesti, pemerintah dan DPR didesak merombak total regulasi tersebut.

Lantas sejauh mana efektivitas anjuran pemerintah agar polisi mengedepankan keadilan restoratif? Dan dapatkah janji revisi UU ITE menuntaskan beragam polemik ini?

"Orang tidak akan takut menyuarakan kebenaran karena menyatakan yang benar tidak harus bertaruh dengan kemerdekaan diri," ujar Dian Rubianty, istri Saiful Mahdi, Rabu (06/10).

Dia menilai setiap orang semestinya tidak diancam penjara saat mengutarakan pendapat.

Dian merasa bersyukur karena proses penghapusan hukuman pidana suaminya kini tinggal menunggu persetujuan DPR.