Maruf Amin Sebut Ada 10 Juta Warga Miskin Ekstrem di Indonesia
- VIVA/Anwar Sadat
VIVA – Wakil Presiden RI Maruf Amin menyebutkan, bahwa saat ini terdapat 10 juta warga kategori miskin ekstrem di Indonesia. Dengan kondisi demikian, pemerintah berkomitmen untuk mengentaskan mereka sehingga pada tahun 2024 menjadi zero kemiskinan ekstrem.
Hal itu disampaikan Wapres Maruf, saat rapat koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan lima kabupaten percontohan percepatan penanganan kemiskinan ekstrem, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jawa Timur, pada Kamis, 30 September 2021.
Dalam program itu, Maruf ditunjuk oleh Presiden Jokowi sebagai Ketua TNP2K. Percepatan penanganan kemiskinan ekstrem sementara ini dilakukan di tujuh provinsi, di antaranya Jawa Timur. Masing-masing provinsi terdapat lima kabupaten sebagai percontohan atau pilot project. Lima daerah itu ialah Kabupaten Bangkalan, Sumenep, Probolinggo, Bojonegoro, dan Lamongan.
"Kita sendiri menargetkan pada 2024, kemiskinan ekstrem yang sebelumnya hingga 10 juta lebih itu bisa kita tuntaskan sampai 0 persen," kata Maruf.
Mustasyar PBNU itu menjelaskan, pemerintah mengambil langkah-langkah intervensi dengan menggunakan APBD kabupaten maupun provinsi. Tentu saja pemerintah pusat mengeluarkan anggaran tambahan, juga melibatkan pihak swasta dengan CSR-nya.
Tambahan alokasi pendanaan untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem ini, melalui bantuan sosial tunai. Bantuan dalam kerangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebagai respon terhadap dampak pandemi COVID-19 akan diberikan selama tiga bulan hingga akhir tahun 2021.
Untuk menjangkau sasaran yang tepat di masing-masing kabupaten prioritas, diperlukan pemutakhiran data kelompok penerima manfaat (KPM) bantuan sosial tunai. Maruf pun meminta Gubernur Khofifah dan lima bupati pilot project, segera memastikan data dan informasi kelompok penerima manfaat.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, mengacu pada data Susenas per Maret, pada tahun 2021 kemiskinan ekstrem di Jatim berada angka 4,4 persen atau 1.746.990 jiwa, 38,20 persen dari total jumlah penduduk miskin Jatim. Angka itu menurun dibandingkan tahun 2020 yang angka kemiskinan ekstremnya sebesar 4,5 persen.Â
Sementara penduduk miskin Jatim tahun 2021 naik menjadi 11,40 persen, dibandingkan tahun 2020 sebesar 11,09 persen. Untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan ekstrem di Jatim, terutama pada lima kabupaten percontohan, Khofifah menyampaikan bahwa Pemprov Jatim memfokuskan pada tiga strategi program, yakni menurunkan beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan dan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan.
Ombudsman Usul Bansos Tak Boleh Lagi Berbentuk Beras atau Uang
Anggota Ombudsman memandang bahwa bansos harus berorientasi pada hal produktif, tidak semata kasih bantuan dalam bentuk beras atau uang yang habis dipakai untuk konsumsi.
