1.500 Surat Diberikan ke Jokowi Agar Batalkan Pemecatan Novel Cs

Perwakilan Masyarakat Sipil Mengirimkan 1.500 Surat ke Jokowi
Sumber :
  • VIVA/ Eduward Ambarita

VIVA – Puluhan masyarakat sipil antikorupsi, mendatangi kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu sore 29 September 2021. Mereka yang datang membawa surat yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo. 

KPK Sebut 52 Pembantu Presiden Prabowo Belum Lapor LHKPN, Bagaimana Dengan Gus Miftah?

Mereka membawakan sebanyak 1.505 surat masyarakat. Yang pada intinya meminta Kepala Negara membatalkan pemecatan terhadap 56 pegawai KPK karena tak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK sebagai alih status menjadi ASN. Surat pun diantar melalui Kementerian Sekretariat Negara. 

“Saya kira Pak Jokowi harus mendengar suara masyarakat. Segera pulihkan teman-teman 56 pegawai KPK yang hari ini akan dipecat. Tinggal besok kita minta kepada Pak Presiden,” kata perwakilan masyarakat sipil, Arif Maulana yang juga Direktur LBH Jakarta, Rabu 29 September 2021. 

KPK Minta Gus Miftah Segera Lapor Harta Kekayaan

Masyarakat yang mengirim surat kepada Presiden itu, disebut datang dari berbagai daerah di Tanah Air. Arif mengatakan, kekecewaan masyarakat telah memuncak dengan kondisi KPK saat ini. Ini ditandai dengan dibangunnya kantor darurat pemberantasan korupsi, yang tidak hanya berdiri di Jakarta. Juga ada di Bandung dan Jawa Tengah. 

“Selain menyampaikan surat-surat dari masyarakat, perwakilan masyarakat ini juga menyampaikan petisi change.org yang telah ditandatangani 70.503 orang,” sambung Arief. 

KPK Sebut Tersangka OTT Pekanbaru Hendak Musnahkan Barang Bukti

Dari informasi yang diperoleh dari perwakilan masyarakat sipil, surat dikirim berasal dari akademisi, serikat buruh, mahasiswa, serta jaringan masyakarakat miskin kota. Juga ada dari pegawai swasta, tukang ojek, peneliti dan mantan pimpinan KPK.

Berbagai elemen masyarakat ini menaruh perhatian terhadap gerakan antikorupsi, meski saat ini disebut KPK sudah hancur lebur.

Dok. Istimewa

Pecat 27 Kadernya, Sekjen Hasto Bilang Jokowi dan Keluarganya Bukan Lagi Kader PDIP

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa Presiden RI ke-7 Joko Widodo dan keluarganya, bukan lagi menjadi bagian dari partai berlambang kepala banteng tersebut.

img_title
VIVA.co.id
4 Desember 2024