Novel Cs Direkrut Kapolri, Boyamin MAKI Sebut TWK KPK Tak Ada Nilainya

Penyidik senior KPK Novel Baswedan.
Sumber :
  • Anadolu Ajansi/Eko Siswono Toyudho

VIVA – Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman berpendapat bahwa Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terhadap Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bernilai apapun.

MAKI Minta KPK Dalami Pertemuan Abdul Gani Kasuba dengan Anak Pengusaha Tambang

Buktinya, penyidik KPK Novel Baswedan bersama puluhan pegawai KPK yang tak lulus TWK, justru direkrut Kapolri Jenderal Listyo Sigit bergabung ke Polri.

"Berarti Kapolri melihatnya TWK yang dilakukan KPK itu tidak bernilai dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun karena justru malah direkrut," kata Boyamin kepada awak media, Rabu, 29 September 2021.

MAKI Minta Hakim Netral dan Independen dalam Memutuskan PK Mardani Maming

Boyamin lebih jauh menilai, ada perbedaan dalam penilaian terhadap Novel Baswedan bersama 56 pegawai KPK yang tak lulus TWK.

"Jadi, ini saya kira bentuk penilaian yang justru berbeda, kalau selama ini kan dikatakan oleh KPK sendiri mereka merah tidak bisa dibina," ujarnya.

Novel Baswedan Harap Prabowo Subianto Tinjau Ulang 10 Capim KPK

Jadi jika TWK versi pimpinan KPK menilai Novel Cs tidak layak jadi pegawai, sebaliknya Kapolri justru memandang mereka punya integritas tinggi.

"Kalau Kapolri mengatakan seperti itu berarti kan mereka justru dinilai hebat wawasan kebangsaannya karena memberantas korupsi itu adalah bagian dari pengabdian kepada bangsa dan negaranya," kata Boyamin.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meminta Novel Baswedan Cs bisa direkrut menjadi ASN Polri. Permohonan tersebut pun direstui Jokowi.

Adapun tujuan dari permohonan menarik pegawai KPK itu, untuk memenuhi kebutuhan organisasi Polri terkait pengembangan tugas-tugas di Bareskrim Polri khususnys Tipikor.

Di mana, ada tugas-tugas tambahan terkait upaya pencegahan dan upaya lain yang dilakukan dalam rangka mengawal program penanggulangan COVID-19 dan juga pemulihan ekonomi nasional serta kebijakan strategis yang lain.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya