Cara Ganjar Atasi Kemiskinan Ekstrem di 5 Kabupaten Jateng

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat rapat koordinasi secara virtual Rembug Desa dengan Bupati dan para kepala se-Kabupaten Banyumas, Senin, 26 Juli 2021.
Sumber :
  • tvOne/Teguh Joko Sutrisno

VIVA – Lima kabupaten di Jawa Tengah saat ini masuk dalam kemiskinan ekstrem. Yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Kebumen.

Debat Ketiga Pilgub Jateng, Andika Perkasa Targetkan Pertumbunan Ekonomi 6,5 Persen

Untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan ekstrem itu, Pemprov Jateng menyiapkan skema pengentasan, termasuk diantaranya memetakan hingga level terendah untuk mengambil langkah percepatan dalam tiga bulan ke depan.

"Wapres perintah kepada kita untuk dikerucutkan pada lima kabupaten. Itu kita kerucutkan lagi sampai level yang paling rendah yang ada di desa," kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dikutip Rabu 29 September 2021.

Sesi Ketiga KTT G20, Presiden Prabowo Bicara soal Kemiskinan hingga Kelaparan

Baca juga: Napoleon Aniaya M Kece di Rutan, Polri: Tiga Petugas Langgar SOP

Sebelumnya, penentuan lima kabupaten di Jateng itu usai Ganjar mengikuti rapat koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem yang dipimpin oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, pada Selasa 28 September 2021.

PPN Naik Jadi 12 Persen Bisa Bikin Kemiskinan Makin Parah hingga Wisman Ogah ke Indonesia

Lima kabupaten prioritas atau paling rendah itu, lanjutnya, akan direspons dengan verifikasi dan validasi data. Validitas data akan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Sosial, untuk kemudian dikerjakan sesuai dengan indikator yang ada. 

"Misal dari aspek perumahannya, saya kira itu akan sangat bisa dilakukan dengan cepat ketika seluruh sektor dikonsolidasikan untuk konsentrasi pada kelompok itu. Perintah Wapres tadi sangat tepat, sangat bagus, sehingga betul-betul kita bisa mencari target yang terseleksi dan itulah yang masuk ke desil satu," ungkapnya.

Menurutnya, tugas pemerintah daerah saat ini adalah menyiapkan data itu dengan benar, sesuai fakta, dan sesuai dengan data dari pemerintah pusat. Tentunya agar kelompok sasaran dapat dijangkau bantuan dan tidak meleset.

"Tadi saya minta Pemda untuk menghitung dari desil satu di lima kabupaten prioritas itu untuk dipetakan. Setiap nama, alamatnya di mana, kondisi hari ini seperti apa, dan bantuan yang sudah didapat seperti apa. Kalau kemudian kita mau aksi untuk tiga bulan ke depan, penyelamatan apa yang musti dilakukan kepada mereka agar terentaskan dengan cepat," jelas Ganjar.

Ada beberapa indikator yang bisa dijangkau dengan cepat dalam waktu tiga bulan, kata Ganjar. Di antaranya program penyelesaian atau bantuan fisik. 
Misalnya dengan memberikan bantuan RTLH lengkap dengan jamban, listrik, dan sumber air yang bagus. Selanjutnya bantuan berupa makanan atau asupan gizi yang perlu dipenuhi. 

"Agak sulit kalau kita bicara pendidikan. Kalau mereka masuk skor pendidikan rendah seperti tidak lulus SD, tidak lulus SMP, maka akan masuk kategori rendah. Itu tidak bisa dicapai dalam waktu tiga bulan. Kalau bicara asupan gizi, berapa protein yang dimakan tiap hari, itu dengan bantuan akan bisa diberikan dengan cepat," tambahnya.

Sebagai informasi, pemerintah pusat telah menargetkan penanggulangan kemiskinan ekstrem nasional sebanyak 20 persen pada tahun 2021. 

Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam rapat dengan menteri dan gubernur se-Indonesia meminta dalam tiga bulan ke depan dapat mengentaskan kemiskinan ekstrem pada sekitar 2 juta penduduk.

Untuk mencapai target tersebut, Ma'ruf Amin meminta setiap provinsi memetakan lima kabupaten prioritas untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Laporan kontributor tvOne: Teguh Joko Sutrisno/Semarang

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya