Buat LBH, DPN Indonesia Beri Bantuan Hukum Gratis ke Masyarakat
- DPN Indonesia
VIVA – Dewan Pengacara Nasional (DPN) Indonesia akhirnya mendirikan lembaga bantuan hukum (LBH). Dengan begitu, pihaknya siap untuk memberi layanan bantuan ke masyarakat secara gratis bagi mereka yang membutuhkan.
Dengan LBH ini, DPN berharap bisa memberikan bantuan yang lebih baik kepada masyarakat, terutama mereka yang tidak mampu tetapi membutuhkan bantuan hukum.
Lokasinya dinilai sangat strategis karena dekat dengan sejumlah lembaga pengadilan seperti Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Pengadilan Niaga - HAM - Tipikor - Hubungan Industrial.
"Pendirian LBH DPN Indonesia ini ditujukan untuk membantu masyarakat tanpa melihat status sosial, ekonomi, suku, agama dan etnis, serta pilihan politik, semua ditujukan untuk mereka yang mencari keadilan," kata Presiden DPN Indonesia, Dr. Faizal Hafied, SH., MH, Senin 27 September 2021.
Memberi bantuan hukum ke masyarakat tak mampu secara gratis, menurutnya sebagai kerja sosial. Kerja untuk kemajuan bangsa dan negara.
"Ditujukan untuk rakyat kecil yang membutuhkan bantuan untuk mencari keadilan," imbuhnya.
Saat ini, LBH yang dibuat DPN baru berada di Jakarta. Tetapi ke depannya, pihaknya akan membangun juga di sejumlah daerah di Tanah Air.
LBH DPN Indonesia memiliki advokat handal dan mereka yang masih menjadi calon. Maka ia mempersilahkan masyarakat kecil yang tidak mampu, jika memang membutuhkan bantuan hukum secara cuma-cuma.
Beberapa advokat di LBH DPN diantaranya Managing Director Dr (Can) Roni Suminto, Direktur Pidana Krisnadi Bremi SH, Direktur Perdata Ihsan Firmansyah, SH, Direktur Magang & Keanggotaan Faruqi Robbani, Direktur Kerjasama & Filantropi Fritz Paris Junior Hutapea, LLB., SH.
Staf-staf LBH DPN Indonesia juga adalah lulusan terbaik dengan yang mendapatkan predikat cumlaude dari fakultas hukum seluruh Indonesia.
“LBH ini akan diisi para advokat dan calon advokat, lulusan terbaik dari universitas di seluruh Indonesia, serta dari 33.000 alumni pendidikan khusus profesi advokat yang dilakukan FHP Law School," jelasnya.
Pihaknya juga membuka peluang bagi mereka yang ingin magang oleh para calon advokat ke LBH DPN Indonesia ini. Baik magang dengan sistem luring (offline), daring (online) maupun hybrid (offline dan online) sebelum dilantik sebagai advokat.
Sistem Magang daring dan hybrid ini pertama kali diperkenalkan oleh DPN Indonesia dan LBH DPN Indonesia menyikapinya Pendemi covid-19 yang masih terjadi di Indonesia dalam rangka mendukung program pemerintah mengatasi pendemi COVID-19.
"DPN Indonesia membuka kesempatan bagi seluruh calon advokat yang telah melakukan PKPA untuk bisa magang di LBH DPN Indonesia dengan 3 sistem tersebut sebagai kontribusi calon advokat, bagi bangsa dan negaranya," ujarnya.
DPN Indonesia juga telah selesai melaksanakan PKPA Merah Putih, yang diikuti oleh 410 calon advokat lulusan dari universitas di Indonesia. Bahkan sampai memecahkan rekor nasional penyelenggaraan PKPA dengan
jumlah terbesar yang pernah dilaksanakan oleh organisasi advokat di Indonesia.
Bahkan 250 peserta diantaranya adalah mahasiswa berprestasi baik akademik maupun non akademik, serta lulusan terbaik dengan predikat cumlaude dari universitas di seluruh Indonesia.
Program PKPA Sumpah Pemuda akan digelar 28 Oktober hingga 28 November 2021. Untuk itu, pihaknya mengajak lulusan fakultas hukum di seluruh Indonesia untuk berpartisipasi. Untuk Info Lengkap dapat di lihat di IG @fhp_law_school dan IG @dpnindonesia.
DPN Indonesia juga telah menggelar ujian profesi advokat (UPA) gelombang ke-4 yang dilaksanakan secara online (daring) pada 25 September lalu yang di ikuti 300 lebih peserta dari seluruh Indonesia. Berarti sudah ribuan yang ujian advokat di DPN Indonesia.
Antusiasme para calon advokat dari seluruh Indonesia sangat tinggi bergabung dengan DPN Indonesia yang memiliki Moto “Muda, Maju, Jaya, Sukses” itu. Serta “Melayani dan Mengayomi Sepenuh hati”. Untuk cara bergabung dengan DPN Indonesia bisa lihat di www.dpnindonesia.or.id
"Pengumuman UPA Online tahap 4 akan dilakukan pada 1 Oktober 2021," jelas Faizal.
Sekaligus mengumumkan Ujian Profesi Advokat Online Periode ke-5 yang akan dilaksanakan Pada Sabtu 18 Desember 2021. Pendaftaran dibuka mulai 1 Oktober 2021.
Setelah itu, DPN akan melakukan pelantikan dan penyumpahan advokat pada Oktober-Desember 2021 di Jawa, Bali, Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi, jadi Pelantikan akan digelar diseluruh Indonesia.
"DPN Indonesia juga akan melakukan pelantikan dan penyumpahan advokat pada Oktober-Desember 2021 yang dilakukan di seluruh wilayah di Indonesia," jelas Faizal. Dengan konsistensi serta inovasi-inovasi baru tersebut, DPN Indonesia menjadi organisasi advokat paling aktif dan terdepan saat ini di Indonesia.
