Konflik Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro, PKB Jatim Turun Tangan
- Dok. pribadi
VIVA – Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur turun tangan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah dengan wakil bupatinya, Budi Irawanto alias Wawan, yang berujung pada laporan kepolisian. Laporan dilakukan Wawan karena tidak diterima diserang Anna di percakapan grup WhatsApp.
PKB berkepentingan untuk ikut campur karena Bupati Anna adalah kader PKB. “Yang pasti kita sudah perintahkan Mas Fauzan selaku bendahara [DPW PKB Jatim] sekaligus dapil sana untuk turun. Sengaja kita tidak memanggil [Bupati Anna Mu’awanah] dan langsung turun harapannya agar mengetahui sekonkret-konretnya duduk persoalannya,” kata Sekretaris PKB Jatim Anik Maslachah dihubungi VIVA, Kamis, 23 September 2021.
Dengan bertemu langsung, Anik menyampaikan maka PKB Jatim akan mengetahui duduk persoalan di Bojonegoro sehingga solusi yang diambil nantinya tepat. “Kedua, sampai detik ini DPW PKB Jatim melihat Bu Anna ini orang yang luar biasa. Dia dua periode terpilih di DPR RI, kemudian walaupun domisilinya bukan di Bojonegoro, tapi dia terpilih juga memimpin di sana,” ujar Anik.
Dia melihat apa yang terjadi pada konflik antara Anna dan Wawan itu hanya soal miskomunikasi saja. Menurutnya, itu hal yang biasa di antara pasangan kepala daerah karena tidak mungkin memiliki jalan pikiran yang sama. Semestinya, kata Anik, konflik tersebut tidak sampai berakhir di ranah hukum. “Dibutuhkan kedewasaan,” ujarnya.
Ada rumor bahwa hubungan Anna dengan Wawan sebetulnya sudah retak sejak lama. Menurut Anik, hal itu biasa dan tidak hanya terjadi di Bojonegoro. Bahkan, hubungan pasangan kepala daerah di tingkat provinsi juga terkadang dibumbui hubungan tak harmonis. “Tapi saya yakin Mbak Anna mampu mengatasi itu karena beliau politisi kawakan, bukan politisi dadakan,” ujar Anik.
Diberitakan sebelumnya, Wabup Wawan melaporkan Bupati Anna ke Polres Bojonegoro dengan tuduhan pencemaran nama baik. Laporan sudah dilayangkan pada 9 September 2021 lalu. Wawan mengaku sudah dimintai klarifikasi selaku terlapor oleh penyelidik kepolisian. “Hari ini ada saksi-saksi [dipanggil untuk dimintai keterangan],” ujarnya.
Laporan bermula dari percakapan di grup WhatsApp terkait penanganan COVID-19. Perbedaan pandangan antara dua pimpinan itu soal COVID-19 bahkan berlangsung sejak Juli 2021 lalu dan itu ditunjukkan di grup WA. “Di grup WA itu ada para jurnalis dan Forkopimda, ada juga Kapolres, Kajari,” kata Wawan dihubungi VIVA.
Tidak hanya di satu grup WhatsApp, tapi juga di grup lain yang di dalamnya ada para kepala dinas setempat. Wawan mengakui bahwa dirinya berbeda pandangan dengan Bupati Anna soal penanganan COVID-19. Di antaranya dia mengkritik soal data kematian COVID-19 yang dia nilai tidak sama dengan kenyataan. “Ada beberapa yang meninggal tapi dilaporkan satu,” ujarnya.
Politikus PDI Perjuangan itu juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah dilibatkan sama sekali oleh Bupati Anna dalam penanganan COVID-19. Bahkan, dia mengaku fotonya dalam jajaran pimpinan daerah juga dihilangkan. “Foto saya saja dihapus, kok,” ujar Wawan.
Wawan mengaku terpaksa melapor ke polisi karena komentar yang ditulis Bupati Anna di grup-grup WhatsApp sudah menyerang pribadi dan keluarganya. Menurutnya, itu sudah menyangkut harga diri. “Itu sudah menyangkut harga diri, dan pribadi anak-anak saya digitukan,” katanya.
