Panglima TNI dan Prabowo Absen, Rapat Komisi I Banjir Interupsi
- Antara
VIVA – Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI diwarnai banyak interupsi. Hal ini dikarenakan semua mitra kerja hanya mengutus perwakilan.
Kementerian Pertahanan diwakili Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berhalangan hadir. Sementara, Panglima TNI, mengutus Kepala Badan Intelijen Strategis, Letnan Jenderal Joni Supriyanto.
Rapat yang dihadiri perwakilan masing-masing lembaga ini pun menjadi poin keberatan dari sebagian anggota legislatif saat rapat. Salah satunya anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP, TB Hasanuddin.
Hasanuddin menilai, agenda hari ini penting dan tidak sepatutnya Panglima TNI asal mengutus perwakilan. Begitupun Menhan Prabowo juga tak bisa demikian.
Adapun agenda rapat membahas soal rencana anggaran final untuk pertahanan dalam tahun anggaran 2022. Rapat ini digelar di Ruang Rapat Komisi I DPR, Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 23 September 2021.
"Untuk urusan-urusan anggaran dan final membuat keputusan dalam bentuk transkrip kesimpulan Komisi I dengan pemerintah. Artinya ini kepala negara, Panglima TNI tidak bisa asal menunjuk saja," kata TB Hasanuddin.
TB Hasanuddin mengungkapkan, bahwa pengalokasian anggaran TNI hanya bisa diputuskan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Artinya, bukan kewenangan Kabais yang diutus.
"(Kabais) bukan dalam kewenangannya memutuskan. Misalnya, oke geser anggaran ke darat sekian, laut sekian, nggak bisa! Harus Panglima TNI (yang putuskan)," ujarnya.
Pernyataan TB Hasanuddin pun diamini anggota Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan. Bahkan, kata Syarief Hasan, rapat yang seluruhnya hanya dihadiri perwakilan merupakan preseden tidak baik. Menurut dia, kejadian ini yang baru pertama terjadi di Komisi I DPR.
"Preseden yang pertama terjadi. Sementara yang dibahas di Komisi I adalah salah satu sangat strategis untuk kepentingan bangsa dan negara," katanya.
Diketahui, Rapat Komisi I DPR RI saat ini diputuskan diskors sambil menunggu Kepala Staf Umum TNI, Letnan Jenderal Eko Margiyono.
