BPKP Sidak Bio Farma, Cek Ketersediaan dan Distribusi Vaksin COVID-19
- Adi Suparman/ VIVA.
VIVA – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mendatangi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bio Farma, untuk memeriksa ketersediaan dan infrastruktur pengiriman vaksin COVID-19.
Ketersediaan dan infrastruktur itu dicek Deputi Kepala BPKP Bidang Polhukam PMK Iwan Taufiq Purwanto dan Bidang Akuntan Negara Sally Salamah. Mereka meninjau ketersediaan vaksin, fasilitas penyimpanan hingga peninjauan distribusi vaksin.
Iwan menjelaskan, pengecekan secara langsung ketersediaan vaksin ini untuk memastikan percepatan vaksin berjalan benar untuk target kekebalan komunal di Desember 2021.
“Kita sedang melakukan pengawasan terkait dengan distribusi dan persediaan sesuai dengan permintaan dari Menteri Maritim dan Investasi beserta Menteri Kesehatan,” ujar Iwan, Rabu, 22 September 2021.
Sedangkan Sally memastikan, pengawasan terhadap pengadaan dan distribusi vaksin dipastikan dalam pengawasan. “Hasilnya nanti akan kita tindak lanjuti bersama untuk mendukung upaya pemerintah dalam mempercepat capaian target vaksinasi,” katanya.
Sementara itu, Direktur Operasi Bio Farma, M. Rahman Roestan mengapresiasi BPKP yang telah mengawal ketersediaan vaksin COVID-19.
“Pandemi ini harus ditangani dengan cepat, dimulai dari penyediaan vaksinnya, penerimaan bulk dan proses produksinya di Bio Farma, hingga ke distribusinya. Kami terbantu dengan diperlihatkannya rambu-rambu sehingga kami dapat menjalankan penugasan ini dengan tepat sesuai peraturan yang ada," katanya.
Tercatat, Bio Farma telah mendistribusikan vaksin COVID-19 per 21 September 2021 sebanyak 171.364.570 dosis yang terdiri dari CoronaVac 33.805.658 dosis, Covid-19 Bio Farma 104.368.200 dosis, AZ (Covax, B2B, Hibah) 20.136.284 dosis, Moderna 7.871.318 dosis, Sinopharm (Hibah) 720.766 dosis, dan Pfizer sebanyak 4.462.344 dosis.
Kejagung: Total Kerugian Kasus Impor Gula Tom Lembong Capai Rp578 Miliar
Kerugian negara riil dalam kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan pada 2015-2016, sebesar Rp578 miliar. Hal itu berdasarkan hitungan BPKP.
