Sosok Sultan Kerajaan Angling Dharma, Tertutup dan Punya 4 Istri
- VIVA/Yandi Deslatama
VIVA – Pandeglang digegerkan dengan adanya sekelompok orang yang membentuk kerajaan baru, yakni Kerajaan Angling Dharma. Baginda Sultan Iskandar Jamaludin Firdaus, orang yang mengaku sebagai pimpinan kerajaan Angling Dharma dikenal memiliki 4 orang istri dan tertutup.
Mereka jarang bersosialisasi dengan warga sekitar. Setiap ada kegiatan di dalam kerajaan, masyarakat sekitar tidak pernah di undang maupun dilibatkan oleh pihak keraton.
"Dia (Baginda Sultan Iskandar Jamaludin Firdaus) kepribadiannya tidak terlalu berkecimpung dengan masyarakat, masing-masing saja meskipun, ada kegiatan (di dalam keraton) juga kita tidak tahu," kata Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Pandat, Dimas Febrian, Rabu, 22 September 2021.
Dimas bercerita kalau banyak kegiatan yang dilakukan di dalam kerajaan, seperti perayaan maulid nabi, kesenian tradisional dan Islam, hingga kegiatan dzikir.
Selama 10 tahun berdiri, Dimas mengaku pihak kelurahan belum menemukan kegiatan yang menyimpang dari norma maupun agama Islam.
"Kesenian, dzikiran, muludan juga ikut (merayakan) tapi masing-masing pribadi dia saja sama anak buahnya. Lumayan lama (berdiri) sih sudah sampai 10 tahun lah. Tidak ada kegiatan yang menyimpang, setahu kita tidak ada," paparnya.
Lokasi kerajaan Angling Dharma berada di Desa Pandat, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, Banten. Tepat berada di bawah kaki Gunung Aseupan, Pulosari, dan Gunung Karang. Tempatnya dikenal sejuk dan hijau, ciri khas pegunungan.
Kerajaan itu berada di satu kecamatan dengan Sekolah Polisi Nasional (SPN) Polda Banten, yakni di Kecamatan Mandalawangi.
"(Asal Raja Angling Dharma) tapi kalau kecamatan iya satu kecamatan. Tidak tercatat sebagai warga desa Pandat," terangnya.
Baca juga: Heboh Muncul Kerajaan Angling Dharma di Pandeglang Banten
Sekjen PDIP Singgung Ada yang Berupaya Ubah Kedaulatan Rakyat Jadi "Kerajaan"
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyinggung soal pihak-pihak tertentu yang berupaya mengubah kedaulatan menjadi sebuah ‘kerajaan’.
