KPK Sebut Mendagri Tito Karnavian Sudah Lapor Harta, Tapi Tak Lengkap
- Istimewa.
VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan alasan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) milik Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian belum muncul di situs resmi KPK.
Lembaga antirasuah menyebut Tito tidak telat melapor LHKPN, namun datanya saja yang belum lengkap.
"KPK telah melakukan proses verifikasi dan terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi. Sehingga, saat ini LHKPN-nya masih dalam proses verifikasi menunggu kelengkapan dan belum dapat diumumkan," kata Plt Juru Bicara Ipi Maryati kepada awak media, Senin, 20 September 2021.
Baca juga: Napoleon Buat Surat Terbuka, Luruskan Kasus Penganiayaan M Kece
Ipi lebih jauh mengatakan Tito menyerahkan LHKPN pada 31 Maret 2021. Namun, saat diverifikasi tidak lengkap. KPK hingga saat ini masih mencoba menghubungi Tito untuk melakukan perbaikan data.
"KPK telah menghubungi dan menginformasikan kepada Mendagri agar melengkapi kekurangan dokumen tersebut. Dalam komunikasi yang kami lakukan, kekurangan dokumen akan disampaikan pada kesempatan pertama," kata Ipi.
Ipi berharap perbaikan segera dilakukan. Setelah itu, total kekayaan Tito akan dipublikasi seperti penyelenggara negara lainnya.
"KPK mengapresiasi para Penyelenggara Negara yang telah memenuhi kewajiban LHKPN-nya secara periodik dengan jujur, benar, dan lengkap," kata Ipi.
Sebelumnya, LHKPN milik Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian periode 2020 belum ada di situs resmi KPK. VIVA, pada Minggu, 19 September 2021, memberitakan bahwa KPK meminta Tito segera menyerahkan LHKPN terbaru miliknya.
LHKPN milik Tito saat menjadi menteri yang ada dalam situs resmi KPK hanya periode 2019. Laporan itu merupakan tahun pertama Tito menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri.
Mendagri Tito Bakal Buat Surat Edaran Setop Bansos hingga Pilkada 2024 Rampung
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyatakan setuju dengan usulan penyaluran bantuan sosial (bansos) disetop sementara hingga Pilkada 2024 rampung.
