Warga Maybrat Masih Mengungsi Bahan Makanan Kebutuhan Mendesak
- abc
Sementara itu, Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat memastikan peningkatan aparat TNI dan Polri di wilayah Kabupaten Maybrat setelah insiden 2 September bukanlah sebuah operasi militer, melainkan tugas penyelidikan dan pengejaran pelaku kriminal.
"Tim gabungan yang dikerahkan ke Maybrat untuk menyelidiki dan mengejar para pelaku kriminal penyerang pos persiapan Koramil Kisor," kata Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes, Adam Erwindi kepada Tempo, Minggu lalu (12/09).
Selain itu, Kepala Penerangan Kodam XVIII Kasuari Kolonel Hendra Pesireron juga telah mengatakan TNI-Polri menjamin keamanan masyarakat sipil di Papua Barat.
"Masyarakat diimbau kembali ke perkampungan, karena tim gabungan hanya cari pelaku penyerang Pos koramil, bukan menakut-nakuti masyarakat ataupun salah sasaran," ujar Hendra.
Dalam laporannya, Koalisi Masyarakat Sipil juga memberikan beberapa poin rekomendasi, salah satunya meminta beberapa lembaga Hak Asasi Manusia, seperti Komnas HAM atau Amnesty International Indonesia, agar turut terlibat mengadvokasi warga korban kekerasan aparat dan para pengungsi.
Mereka juga mendesak Pemerintah Indonesia menghentikan operasi militer dan memantau perkembangan Hak Asasi Manusia khususnya para pengungsi Maybrat.
Amnesty International Indonesia: Perkataan saja tidak cukup
Menanggapi seruan ini, Novel Matindas, campaign coordinator Amnesty International Indonesia mengatakan, pihaknya telah meminta Pemerintah Indonesiadan TNI harus memastikan operasi keamanan di Maybrat, Papua Barat, tidak menimbulkan korban masyarakat sipil.
