MAKI Desak Lili Pintauli Mundur dari KPK, Ancam Lapor Kejaksaan

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

VIVA – Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) meminta Lili Pintauli menanggalkan jabatannya Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lili Pintauli, diberikan waktu hingga November 2021 untuk memundurkan diri karena telah terbukti bersalah melanggar etik.

"Terkait dengan Bu Lili saya masih memberikan kesempatan untuk memundurkan diri kira-kira ya sampai November," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman di kantor KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa, 14 September 2021.

Boyamin mengultimatum akan melaporkan Lili ke Kejaksaan Agung jika tidak mau juga mundur dari jabatannya. mantan Pimpinan LPSK itu dikatakan Boyamin, telah melanggar Pasal 36 juncto Pasal 65 Undang-Undang KPK.

"Kalau saya ke sana, saya mau bikin laporan ke Kejaksaan Agung kan tidak terlalu formal LP, kan gitu," kata Boyamin.

Boyamin meyakini Kejagung bisa memproses Lili. Kejaksaan Agung juga diminta independen saat memproses Lili jika sudah dilaporkan nantinya.

"Saya berharap Kejaksaan Agung juga bisa mengontrol KPK ini. Ada yang enggak benar ya gantian, kan dulu kejaksaan ada yang enggak benar dikontrol di sini, ya saya berharap Kejaksaan agung bukan balas dendam tapi imbang-imbangan gitu loh," kata Boyamin.

Boyamin memastikan akan memantau seluruh proses laporannya di Kejaksaan Agung nanti. Apabila menyimpang, MAKI tidak segan-segan menggugat Kejaksaan Agung.

KPK Panggil Bupati Situbondo Hari Ini, Bakal Langsung Ditahan?

"Nanti kalau tidak ditangani selama tiga bulan saya akan gugat praperadilan, pasti begitu," imbuhnya.

Sebelumnya, Lili dinyatakan bersalah oleh Dewas KPK telah melanggar etik karena berkomunikasi dengan tersangka Wali Kota nonaktif Tanjungbalai M Syahrial. Lili mendapatkan hukuman berat atas tindakannya itu.

KPK Temukan Modus 'Tambal Sulam' di Kasus Korupsi LPEI, Apa Itu?
Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di KPK

KPK Buka Peluang Jerat Keluarga Rafael Alun di Kasus TPPU

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang menjerat keluarga terpidana Rafael Alun Trisambodo di kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Hal tersebut lantaran.

img_title
VIVA.co.id
8 November 2024