BIN Jadi Korban Hacker China, DPR: Pemerintah Harus Serius
- Istimewa
VIVA – Data sejumlah kementerian dan lembaga di Tanah Air seperti Badan Intelijen Negara (BIN) diduga dibobol oleh hacker China. Pemerintah didesak agar serius melindung situs dan data-data strategis.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta. Menurut dia, peristiwa tersebut mesti jadi perhatian pemerintah terutama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
"Bobolnya data kementerian dan lembaga ini harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah khususnya BSSN dan Kominfo untuk menjaga dan melindungi dunia siber kita," kata Sukamta, dalam keterangannya, Senin, 13 September 2021.
Dia mengaku sejak lama sudah khawatir terkait potensi data-data dunia bisnis dan kesehatan bocor. Menurutnya, bukan berarti bidang politik tidak ada kebocoran. "Ini hanya soal waktu saja, kapan akan terungkap kebocoran datanya," lanjut polikus PKS tersebut.
Pun, ia menyebut aksi hacker di bidang politik lebih kuat daripada ekonomi, kesehatan dan sosial. Dengan demikian, ia mengingatkan mesti harus dilakukan evaluasi.
Selain itu, dilakukan pembenahan tata kelola data dan dunia siber di Indonesia secara menyeluruh. Menurut dia, pemerintah terutama Kominfo sudah mesti memperhatikan persoalan pengamanan situs dan data dengan serius.
Dia menyindir Kominfo saat ini hanya sebatas baru bisa memblokir situs-situs porno, judi, penipuan, SARA dan lain-lain.
"Kasus pembobolan jutaan data telah berulang kali namun pemerintah dalam hal ini Kominfo sebagai kementerian leading sector yang bertanggung jawab terhadap data dan informasi seperti macan ompong. Aumannya kencang tapi tidak bisa menggigit," tutur Sukamta.
Lebih lanjut, dia menekankan serangan hacker dari China jadi sorotannya. Ia menyampaikan demikian karena justru serangan terjadi secara masif dengan negara yang menjalin kerjasama ekonomi seperti Indonesia.
"Indonesia bekerjasama dengan China di bidang ekonomi. Namun, menjadi aneh ketika data-data strategis di Kementerian dan Lembaga di sasar oleh hacker China," katanya.
Sukamta juga heran dengan aksi serangan hacker China sehingga ia berspekulasi terkait motifnya.
"Apakah ini murni peretasan untuk tujuan prestise dan ekonomis bagi nama kelompok hacker ataukah peretasan ini terjadi secara terstruktur dengan tujuan selain ekonomi," tuturnya.
Rentan Dibobol
Hal senada dikatakan Anggota Komisi I DPR RI lainnya dari Fraksi Golkar Dave Laksono. Dia meminta pemerintah serius menanggapi dugaan pembobolan terhadap 10 kementerian dan lembaga oleh hacker China.
Bagi dia, pembobolan data itu sebagai bukti lemahnya sistem digitalisasi di Tanah Air. Menurutnya, kejadian ini mesti jadi catatan pemerintah di tengah gencarnya industri 4.0.
"Ini menunjukkan betapa lemahnya sistem digitalisasi kita. Padahal kita sudah menggembor-gemborkan industry 4.0 dan juga internet of things. Lalu kita juga terus mendorong untuk pelayanan-pelayanan kepada masyarakat diarahkan ke sistem elektronik," kata Dave, dalam keterangannya yang dikutip Senin, 13 September 2021.
Dengan dugaan pembobolan kementerian dan lembaga ini, ia melihat indikasi sistem keamanan data pemerintah rentan dibobol. Ia bilang pembobolan data itu juga bisa dialami masyarakat. "Bila sistem pemerintah saja rentan, ini sangat mungkin bisa terjadi kelumpuhan dalam berbagai macam hal," ujarnya.
Sebelumnya, 10 kementerian dan lembaga seperti BIN dilaporkan mengalami dugaan peretasan oleh hacker China. Dugaan peretasan ini terungkap dari laporan Insikt Group.
Dikutip dari The Record pada Minggu, 12 September 2021, Para peneliti mendeteksi pembobolan terhadap sejumlah kementerian tersebut ada hubungannya dengan Mustang Panda, yang dikenal sebagai kelompok hacker asal China. Mereka dikenal melakukan aktivitas mata-mata di internet.
Dalam laporan itu, target operasinya wilayah Asia Tenggara. Pun, Insikt Group menyampaikan bahwa pertama kali menemukan aktivitas pembobolan ini pada April 2021. Hal ini diketahui setelah mendeteksi server command and control (C&C) malware PlugX, yang dioperasikan grup Mustang Panda.
Presiden China Xi Jinping: Solusi Dua-Negara Fundamental untuk Perdamaian Palestina
Implementasi solusi dua-negara, termasuk pembentukan negara Palestina yang merdeka, adalah "fundamental" bagi perdamaian di Palestina, kata Presiden China Xi Jinping.
