Polisi Limpahkan Laporan ICW soal Lili Pintauli ke KPK
- KPK
VIVA – Tim Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri akan melimpahkan surat pengaduan masyarakat dari Indonesia Corruption Watch (ICW) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ICW melaporkan Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar ke Bareskrim pada Rabu, 8 September 2021.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Andi Rian Djajadi mengatakan peristiwa yang disampaikan ICW dalam surat pengaduannya terhadap Wakil Ketua KPK Lili Pintauli merupakan wilayah atau domain KPK.
“Jadi, penyidik akan melimpahkan suratnya ke KPK,” kata Andi saat dihubungi wartawan pada Jumat, 10 September 2021.
Namun, Andi belum menjelaskan secara rinci kapan surat pengaduan ICW terhadap Lili Pintauli itu akan dilimpahkan kepada penyidik KPK.
Sebelumnya diberitakan, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana melaporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar ke Bareskrim Polri pada Rabu, 8 September 2021. Diduga, Lili melanggar Undang-Undang KPK bahwa pimpinan KPK dilarang berhubungan dengan seorang tersangka yang terjerat kasus korupsi.
“ICW melaporkan Pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar ke Bareskrim atas dugaan pelanggaran hukum Pasal 36 juncto Pasal 65 UU KPK,” kata Kurnia.
Menurut dia, Lili Pintauli beberapa waktu lalu telah dinyatakan melanggar kode etik dan dijatuhi sanksi berat oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Menariknya, dalam putusan tersebut ditemukan fakta bahwa Lili menjalin komunikasi dngan pihak lain yang sedang menjalani perkara di KPK.
“Itu bukan hanya melanggar kode etik, tapi juga melanggar hukum. Maka dari itu, kami melaporkan ke Bareskrim Polri perbuatan Lili tersebut,” ujarnya.
Dalam pelaporannya, Kurnia melampirkan dokumen-dokumen yang memperlihatkan secara jelas komunikasi antara Lili Pintauli dengan Wali Kota nonaktif Tanjungbalai M Syahrial. Mestinya, Lili sebagai Komisioner KPK sudah tahu bahwa Syahrial sedang dalam proses pemeriksaan di KPK.
“Tapi yang bersangkutan tetap saja melancarkan komunikasi dengan M Syahrial, apalagi komunikasi itu mengarah pada bantuan penanganan perkara. Lili memberi kontak salah satu advokat di Kota Medan untuk bantu perkara M Syahrial,” jelas dia.
Kurnia menunjukkan bukti tanda terima surat dari Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim. Tanda terima itu bertuliskan terkait dengan laporan pengaduan dugaan pelanggaran hukum Lili Pintauli Siregar. Surat itu ditujukan kepada Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim, Brigjen Andi Rian Djajadi.
Ia menambahkan, Lili Pintauli bisa diancam pidana penjara maksimal 5 tahun sesuai aturan Pasal 65 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut dia, dugaan melanggar UU KPK ini domainnya adalah kepolisian.
“Kalau UU Tipikor itu bisa ke KPK. Kalau UU KPK, maka domainnya adalah kepolisian. Bisa (dilaporkan ke Bareskrim),” katanya.
Namun, hingga berita ini dipublikasi belum ada laporan polisi terkait pelaporan terhadap Lili Pintauli Siregar. Sebab, Kurnia masih dalam proses pengaduan masyarakat di Bareskrim Polri.
Berikut bunyi Pasal 36 UU KPK, bahwa Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dilarang:
1. Mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan apapun;
2. Menangani perkara tindak pidana korupsi yang pelakunya mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dengan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang bersangkutan;
3. Menjabat komisaris atau direksi suatu perseroan, organ yayasan, pengawas atau pengurus koperasi, dan jabatan profesi lainnya atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan jabatan tersebut.
Sementara, Pasal 65 UU KPK mengatur tentang ketentuan pidana yang berbunyi, setiap Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
Baca juga: ICW Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli ke Bareskrim
Integritas Firli Bahuri dan Komitmen Penegakan Hukum Irjen Karyoto
Setelah mempertimbangkan semua bukti-bukti pelanggaran etik yang dilakukan Firli saya menyimpulkan Firli memang bukan pribadi yang berintegritas.
