Formappi Ungkap Alasan Peluang Terjadi Suap dalam Seleksi Anggota BPK

Ilustrasi Gedung BPK.
Sumber :
  • U-Report

VIVA – Peluang terjadinya transaksi dalam seleksi calon anggota BPK sangat dimungkinkan terjadi. Sebab, prosesnya melibatkan DPR RI yang merupakan politisi. 

Terkuak, Ini Lokasi Suap Tiga Eks Hakim PN Surabaya Terkait Vonis Bebas Ronald Tannur

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, rusaknya sistem di Indonesia lebih disebabkan karena setiap proses rekrutmen melibatkan DPR RI yang merupakan politisi dimana memiliki karakter yang pragmatis.

“Politisi dengan karakter pragmatis selalu menjadikan momentum rekrutmen sebagai peluang untuk mendapatkan keuntungan,” kata Lucius Karus kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 9 September 2021.

Cara Mahkamah Agung Cegah Hakim Supaya Terhindar Kasus Gratifikasi

Sayangnya, kata dia, peluang terjadinya suap dalam setiap proses pemilihan seperti seleksi calon anggota BPK makin terbuka di saat calon pejabat terkait menghalalkan segala cara lantaran haus akan jabatan. 

“Akan dengan mudah melakukan praktik transaksional demi mendapatkan jabatan,” kata Lucius. 

Ketua KPK: Pemeriksaan LHKPN Masih Temukan Indikasi Penerimaan Suap dan Gratifikasi

Pasalnya, lanjut dia, praktik adanya permainan uang pernah terjadi pada pemilihan pejabat Bank Indonesia yang berujung pada penetapan Miranda Goeltom sebagai terpidana. 

"Praktik membeli dukungan untuk mendapatkan jabatan seperti menjadi anggota BPK juga bisa saja terjadi karena toh suara anggota DPR akan menjadi penentu di satu sisi dan di sisi lain nafsu para calon untuk bisa duduk di BPK sangat tinggi. Karena itu ya mungkin saja itu permainan uang itu," tandas Lucius.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hatari menampik adanya transaksional dalam proses seleksi Calon Anggota BPK V di Komisi XI. Legislator asal Nasdem ini memastikan fit and proper test calon anggota Badan Pengawas Keuangan (BPK) berjalan transparan dan akuntabel.

"Komisi XI punya akal sehat masa bisa punya perilaku seperti itu, tidak mungkin," ujar Hatari di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 8 September 2021.

Hastari mengatakan, sebaiknya semua elemen membantu mengawasi jalannya fit and proper test tersebut. Bahkan, Hatari juga tidak masalah ketika ada pandangan yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turut aktif melakukan pengawasan.

"Itu lebih bagus, biar tidak ada kecurigaan. Jadi ikuti saja nanti sampai dengan sesi terakhir hari ini," pungkasnya.

Ramai disorot kabar dugaan dua calon anggota BPK inisial D dan N diduga kuat telah mengumpulkan anggota Komisi XI DPR dalam rangka mensukseskan sebagai calon anggota V BPK.

Baca juga: Presentasi Calon Anggota BPK Nyoman Adhi Suryadnyana Dapat Pujian

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya