Data Bocor, Jokowi Kena Getahnya
- Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
VIVA – Dugaan kebocoran data publik pada aplikasi Electronic Health Alert Card (eHAC) yang digarap Kementerian Kesehatan, sempat ramai dibicarakan. Data bocor, sudah beberapa kali terjadi di beberapa instansi. Termasuk saat data ratusan juta anggota BPJS Kesehatan, sempat dijual di media sosial. Tapi kali ini lebih menjadi sorotan, lantaran sampai data vaksinasi Presiden Joko Widodo, ikut tersebar.
Data vaksinasi Presiden Jokowi itu, bisa dilihat dalam aplikasi PeduliLindungi. Yang kini diandalkan oleh pemerintah sebagai tempat untuk masyarakat bisa mengakses data vaksinasi mereka dan juga aktivitas selama masa pandemi ini.
Tetapi bocornya data vaksinasi Kepala Negara banyak yang menyebut, karena memang di aplikasi itu bisa diakses jika NIK diketahui dan tanggal vaksinasi juga. Sementara tanggal vaksinasi Presiden dapat dilihat dengan mudah melalui pemberitaan. Begitu juga dengan NIK, yang banyak tersebar di mesin pencarian.
Untuk bisa mengakses data vaksinasi sebelumnya di PeduliLindungi, data Presiden Jokowi bisa diambil di laman KPU. Foto KTP nya pun banyak tersebar di google. Sehingga untuk melihat data vaksinasi, sangat mudah.
Data bocor hingga hasil vaksinasi Presiden pun ikut terakses dan tersebar di ruang publik, sempat mendapat sorotan tajam dari DPR. Bahkan Ketua DPR Puan Maharani mengkritik lemahnya perlindungan data ini. Sampai Presiden kena getah dari persoalan ini.
"Kalau data pribadi Presiden saja bisa bocor, apalagi warga biasa. Kita sama-sama tahu bahwa banyak NIK warga yang bocor dan akhirnya terjebak oleh pinjaman online ilegal,” kata Puan Maharani, dalam keterangan tertulis, pada Jumat 3 September 2021.
Ilustrasi sertifikat vaksin.
- kalteng.go.id
Dorongan agar persoalan data ini benar-benar dilindungi, kembali mengemuka. Mengingat data Presiden saja bisa bocor, apalagi dengan data masyarakat biasa. Sampai sempat muncul kekhawatiran, data masyarakat itu digunakan oleh pihak-pihak terkait untuk kepentingan pribadi seperti pinjaman online.
"Ini juga mesti ada respon dengan membuat regulasi tentang perlindungan data pribadi secara komprehensif. Bisa dibayangkan, data vaksin Presiden saja bisa bocor, apalagi data pribadi masyarakat biasa," kata Direktur IndoStrategi Research and Consulting, Arif Nurul Imam kepada VIVA, Kamis 9 September 2021.
Apakah perlu ada sanksi bagi para pembantu Presiden sampai ada persoalan ini, Arif menilai itu menjadi kewenangan sepenuhnya seorang Presiden Jokowi. Karena ada mekanisme yang bisa digunakan, baik itu teguran hingga melakukan reshuffle.
"Soal sanksi bagi menteri, tentu Presiden punya mekanisme dari level teguran hingga reshuffle. Jika kesalahan fatal tentu Presiden mesti tegas dengan melakukan reshuffle," katanya.
Dibantah Pemerintah
Pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengatakan, tidak ada kebocoran data Presiden Jokowi di aplikasi PeduliLindungi. Johnny mengatakan itu, berdasarkan konfirmasi pihaknya ke Kementerian Kesehatan terkait aplikasi e-Hac mengenai data vaksinasi orang nomor satu di Indonesia itu.
"Pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan, aplikasi e-Hac yang sebelumnya dipakai sudah tidak digunakan lagi. Oleh karenanya meski tidak diharuskan oleh undang-undang, kami berharap aplikasi tersebut ditutup dan datanya tidak dipergunakan kembali," kata Johnny dalam laman resmi Kominfo.
Dia beralasan, bahwa data yang digunakan itu adalah data yang diambil dari KPU karena sudah menjadi public domain information. Mengingat data-data itu bisa diakses publik saat Jokowi mengikuti pilpres. Sehingga ia menegaskan, data pada PeduliLindungi tidak bocor.
Selain itu, pemerintah sudah mengambil tindakan juga. Dimana KPU sendiri telah menutup akses terhadap data pejabat penting di Tanah Air. Maka aplikasi PeduliLindungi ini, kata Johnny, tidak bocor. Justru memberi kemudahan kepada masyarakat dalam beraktivitas di era pandemi COVID-19 saat ini.
Dalam keterangan pers bersama Kemenkes, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Kementerian Kominfo pada 3 September 2021, menegaskan bahwa data di PeduliLindungi adalah aman. Pihak-pihak yang mengakses data Presiden Jokowi, kembali ditekankan adalah diambil dari data Komisi Pemilihan Umum yang memang bebas diakses publik.
"Informasi terkait NIK dan tanggal vaksinasi COVID-19 Bapak Presiden Joko Widodo yang digunakan untuk mengakses Sertifikat Vaksinasi COVID-19 tidak berasal dari Sistem PeduliLindungi. Informasi NIK Bapak Presiden Joko Widodo telah terlebih dahulu tersedia pada situs Komisi Pemilihan Umum. Informasi tanggal vaksinasi Bapak Presiden Joko Widodo dapat ditemukan dalam pemberitaan media massa," dalam siaran pers bersama tersebut.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kanan)
- VIVA/Andrew Tito
Kementerian Kesehatan, sebagai wali data bertanggung jawab agar pemanfaatan data pada sistem Pedulilindungi yang terintegrasi dengan Pusat Data Nasional (PDN). Itu berdasarkan PP No.71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) serta Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Inisiatif Satu Data Indonesia.
"BSSN sebagai Lembaga yang berwenang untuk melaksanakan kebijakan teknis keamanan siber bertanggungjawab untuk melakukan pemulihan, dan manajemen risiko keamanan siber Sistem Elektronik sesuai amanat PP PSTE dan Pepres No. 28 Tahun 2021 tentang BSSN,".
Sementara Kementerian Kominfo sebagai regulator, penyedia infrastruktur PDN, serta pemberi sanksi terhadap pelanggaran prinsip pelindungan data pribadi akan melakukan langkah strategis pemutakhiran tata kelola data sistem Pedulilindungi.
Disamping itu, pihak Kementerian Kesehatan telah menutup data para pejabat yang sudah disuntik vaksin COVID-19. Hal ini sebagai respon bocornya NIK Presiden Jokowi yang tertera di sertifikat vaksin Jokowi.
Menurut Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin data yang bocor dan tersebar bukan hanya Presiden Jokowi saja. Akan tetapi, masih banyak pejabat lain. Oleh karena itu, diambil langkah penutupan.
Ia mengakui aplikasi Peduli Lindungi masih perlu diperbaiki lagi sistemnya, karena data entry Indonesia juga sering terjadi kesalahan. Namun, sekarang akan ditutup untuk beberapa pejabat yang sensitif dan beberapa data pribadinya memang sudah ada yang terbuka.
"Karena tetap data entry kan Indonesia sering terjadi kesalahan, niatnya ke sana. Nah sekarang kita akan tutup untuk beberapa pejabat yang sensitif, yang memang beberapa data pribadinya sudah terbuka, akan kita tutup," kata dia.
